Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief mengatakan seluruh urusan haji dan umrah akan beralih ke Kementerian Haji dan Umrah, baik anggaran hingga pegawai.

Hal ini menyesuaikan teknis usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Seluruh urusan haji akan bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah. Barusan sudah disahkan tinggal menunggu peraturan presiden, diundangkan, ya sudah nanti bergeser," katanya pada awak media usai Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/8/2025).

Kata Hilman, sumber daya manusia (SDM) hingga aset akan dilakukan pergeseran secara teknis ke Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pergeseran tersebut tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.

Saat ini, struktur teknis di level provinsi dan kabupaten/kota sedang dihitung ulang agar selaras dengan format kementerian baru.