Pada awalnya, begitu banyak smelter nikel pirometalurgi berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) yang dibangun di Tanah Air. Akan tetapi, saat ini sudah mulai bermunculan smelter nikel hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL).
Dia menyatakan hal tersebut menjadi sebuah kemajuan bagi Indonesia, sebab nikel kadar rendah seperti limonit dapat diolah menjadi produk bernilai tambah untuk bahan baku baterai. Untuk itu, saat ini produk turunan nikel yang diproduksi di Tanah Air menjadi makin beragam.
“Anda dapat melihat bahwa sekarang ada bagian yang makin besar dari produk yang bukan nickel pig iron [NPI untuk bahan baku baja nirkarat]. Pada awalnya, jika kita melihat kembali lima tahun yang lalu, ekspor dari Indonesia hanya berupa NPI,” ucap Baudelet.
“Tidak ada produk yang dibuat untuk baterai. Hari ini Anda dapat melihat ekspor MHP [mixed hydroxide precipitate]. Dan Anda juga memiliki nickel matte, yang digunakan untuk pembuatan baterai,” tegas dia.
Dari sisi industri, Baudelet berpendapat, persoalan pertama yang harus dihadapi yakni kebijakan kenaikan tarif royalti bijih nikel dan produk turunannya. Menurutnya, kebijakan tersebut memang memiliki dampak positif menjadi keuangan negara, tetapi diterapkan ketika industri nikel sedang mengalami kesulitan.
“Saya pikir itu baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Satu-satunya masalah adalah itu datang pada waktu yang paling buruk. Itu datang saat industri sedang mengalami kesulitan,” kata Baudelet.
Dia menyatakan, kebijakan penyesuaian tarif royalti membuat pengusaha nikel dan industri pertambangan terkejut. Meskipun begitu, Baudelet menegaskan tetap menerima aturan tersebut dan akan menjalankannya dengan baik.
Persoalan kedua, lanjut dia, yakni pelaporan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) yang kembali berubah menjadi setiap satu tahun.
Baudelet , yang mengutip pernyataan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menyebut kebijakan RKAB per 3 tahun memberikan fleksibilitas bagi penambang nikel untuk merancang produksi dan bisnis.
“Jadi, tentu saja kami menerimanya. Namun, kesulitan utamanya adalah hal ini membuat perencanaan menjadi sulit,” ujar Baudelet .
“Ketika Anda memiliki RKAB tiga tahun, Anda dapat merencanakan pengembangan tambang. Ketika hanya satu tahun, Anda selalu khawatir bahwa tahun berikutnya mungkin tidak akan mendapatkan persetujuan yang sama,” lanjutnya.
Persoalan ketiga, beber Baudelet , pengembangan smelter nikel berbasis RKEF terbilang terlalu cepat sehingga mengakibatkan kelebihan pasokan. Dalam hal ini, ia memprediksi hal serupa akan turut dialami oleh smelter berbasis HPAL.
Untuk itu, ia menilai harga produk olahan nikel dari smelter nikel terus menurun dan membuat keuntungan perusahaan smelter nikel RKEF dan HPAL menipis.
Akan tetapi, dia memandang perusahaan pertambangan nikel secara umum tetap memiliki keuntungan yang cukup baik.
Untuk diketahui, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat harga MHP untuk bahan baku baterai EV yang dihasilkan smelter HPAL mengalami penurunan sepanjang tahun ini. Pada Januari 2025 MHP tercatat dijual seharga US$18.000 per ton, tetapi pada awal Agustus tercatat berada di sekitar US$14.000/ton.
Dewan Penasihat Pertambangan APNI, Djoko Widjajanto mengamini penurunan harga MHP terkait dengan melandainya permintaan dari smelter HPAL.
Menurutnya, para pengusaha tengah bersikap hati-hati dalam menjalankan bisnisnya sebab margin keuntungan semakin menyempit.
Selain itu, dia meyakini melandainya harga MHP dipengaruhi melonjaknya kapasitas MHP global dan ekspansi smelter HPAL yang terjadi di Tanah Air dan China.
“Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan pasar oversupplied dan sentimen investor yang lemah,” kata Djoko ketika dihubungi.
Adapun, nikel diperdagangkan di harga US$15.024/ton pada Senin (25/8/2025) di London Metal Exchange (LME), naik 1,15% dari penutupan terakhir pada Jumat pekan lalu. Harga nikel sempat mencapai rekor di atas US$100.000 per ton pada Maret 2022 akibat short squeeze pasar, tetapi sejak itu harga menurun tajam.
(azr/wdh)
