"Masalah umumnya tiga, pertama pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal. Pengelolaan aset daerah yang kurang profuktif, dan terkait SDM kita," kata Bima.
Ia menyebut, aset daerah yang kurang produktif ini sebetulnya bisa digunakan dalam menggenjot PAD, tetapi ada banyak di daerah aset tersebut belum belum dikelola secara baik.
Sebelumnya, akhir pekan lalu Bima juga menepis kenaikan PBB-P2 di beberapa daerah imbas dari efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Katanya, terdapat 104 daerah yang mengalami kenaikkan PBB-P2.
"Kalau kita lihat ada 104 daerah yang memang mengalami kenaikan PBB-P2. 20 daerahnya kenaikannya di atas 100%," kata Bima belum lama ini.
Kemudian, dari 20 daerah yang kenaikkan PBB-P2 di atas 100%, hanya 3 daerah yang kebijakannya berlaku 2025.
"Sebagian besar berjalan sebelumnya, bahkan cukup banyak dikeluarkan di masa pejabat kepala daerah. Artinya, data ini menunjukkan bahwa ini bukan dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang diluncurkan awal 2025," jelas Bima.
Kemendagri, kata dia, menyiapkan strategi optimalisasi dalam menanggulangi masalah umum tersebut.
Yakni, optimalisasi digitalisasi perpajakan dan retribusi. Kemudian, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, serta pemanfaatan aset melalui kerja sama atau komersial.
"Kemendagri mengeluarkan surat edaran untuk seluruh daerah kota/ kabupaten untuk melakukan inventarisir aset daerah yang dapat dikerjasamakan dengan unit usaha koperasi desa," sebutnya.
Diketahui, Kemendagri mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi terdapat di Provinsi Yogjakarta (67,41%), Kalimantan Barat (65,26%), Jawa Timur (62,98%), Papua Tengah (62,68%), Bali (62,10%), Sumatra Barat (61,05%), Jawa Barat (60,22%) dan beberapa daerah lainnya.
Sedangkan ada tiga provinsi yang memiliki realisasi pendapatan APBD terkecil yaitu Kalimantan Tengah (39,82%), Papua Pegunungan (31,84%), dan Papua Barat Daya (31,21%).
Untuk realisasi pendapatan APBD tertinggi di tingkat kabupaten terdapat Kabupaten Sumbawa Barat yang pendapatannya melebihi 133%. Namun, kata Bima, masih ada 375 kabupaten yang pendapatannya masih berada di bawah 40%.
Lalu, realisasi pendapatan APBD di tingkat kota terdapat Kota Banjar Baru sebesar 85,05%, Kota Banjarmasin sebesar 70,25%, Kota Denpasar sebesar Rp68,22% dan Kota Bogor sebesar Rp63,67%.
"Ini adalah PR kita dari Kemendagri, untuk mendorong pendapatan yang ditargetkan terealisasi sesuai dengan yang disepakati," pungkasnya.
(ain)
