Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 11 tersangka dalam operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan pengajuan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2019-2025. Kasus yang menggelembungkan biaya pengurusan sertifikasi K3 dari Rp275.000 menjadi sekitar Rp6 juta tersebut turut menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. 

Lembaga antirasuah menemukan dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, yakni 2019 hingga saat ini. Praktik lancung bahkan tidak berhenti meski Noel - sapaan akrab Immanuel - dilantik menjadi wakil menteri ketenagakerjaan pada Oktober 2024. 

Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Di samping itu, KPK sebenarnya juga mendapatkan informasi ini saat melakukan penanganan perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Bahkan, modus pemerasan dalam dua perkara ini memiliki kemiripan, yakni memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih. 

"Informasi kepada kami terkait juga ada pungutan atau pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Dari sana, ini kan di akhir 2024. Dari sana mulai kita dalami, kita juga bekerjasama tadi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [PPATK] dan lain-lain," ujar pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (22/08/2025).