Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day (MMSCFD), menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Blok kaya gas terletak di Laut Natuna utara yang berdekatan dengan Vietnam itu dikendalikan oleh Harbour Energy lewat entitas bisnisnya di Indonesia, Premier Oil Tuna B.V. dengan hak partisipasi atau participating interest (PI) 50%.
Sementara itu, sisa hak partisipasi lainnya dipegang oleh Zarubezhneft lewat anak usahanya Zarubezhneft Asia Limited (ZAL).
Adapun, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.
Rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD) Blok Tuna sudah diteken sejak 2022 lalu. Belakangan, proyek itu jalan di tempat lantaran sanksi yang dikenakan Uni Eropa dan Inggris kepada Rusia.
Premier Oil Tuna B.V. disebutkan ingin melepas Blok Tuna selepas sanksi yang ditanggung Zarubezhneft. Sampai saat ini, proses divestasi masih berlangsung ihwal kemungkinan mitra baru untuk menemani Zarubezhneft.
“Terkait dengan masalah mitra, itu prosesnya B2B [bisnis ke bisnis] sampai mereka memberikan laporan kepada kita,” tuturnya.
Sebelumnya Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus membeberkan Premier Oil Tuna B.V., telah bersedia menyerahkan data-data yang dimiliki kepada operator berikutnya.
“Jadi kita tunggu bersama bahwa ZAL [Zarubezhneft Asia Ltd] bisa mengonklusikan siapa saja partner-partner yang mau mengambil share-nya Harbour,” kata Rikky kepada awak media di kantornya, awal pekan ini.
Sebelumnya, Harbour mengundur keputusan investasi akhir Blok Tuna hingga 2025.
Lewat keterbukaan informasi pada Agustus 2023, Harbour tidak menampik jika pengunduran rencana investasi itu merupakan imbas sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap afiliasi bisnis Rusia, buntut invasi Rusia ke Ukraina.
Baru-baru ini, Uni Eropa pada Jumat (18/7/2025) meluncurkan paket pembatasan ke-18 yang menargetkan Rusia dan perdagangan minyaknya sebagai bentuk kecaman atas invasi di Ukraina.
Terlebih, blok mata uang tunggal tersebut tengah berjibaku mengebiri pendapatan energi Kremlin yang selama ini didukung oleh ekspor minyak mentah Rusia ke India.
Langkah-langkah tersebut mencakup sanksi terhadap fasilitas kilang minyak India, di mana Rosneft memegang 49,13% sahamnya. Perusahaan ini dikelola oleh Dewan Direksi independen.
(azr/naw)
