Bloomberg Technoz, Jakarta - Perusahaan atau individu pengembang dan pembangunan perumahan atau developer diminta untuk segera berdiskusi dengan pemerintah soal rencana kebijakan pengambilalihan paksa tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun.

Pengamat Properti Colliers, sebuah perusahaan konsultan properti Internasional, Aliviery Akbar mengatakan kebijakan tersebut dapat membuat tertekan bisnis properti di dalam negeri.

"Developer harus melakukan diskusi dengan ATR/BPN [Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional]  untuk menyampaikan keberatannya sebab pasar properti juga sedang tidak dalam kondisi baik," ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/7/2025).

Jika kebijakan tersebut resmi dijalankan, kata Aliviery, para developer besar yang mayoritas memiliki aset tanah yang luas di dalam negeri akan semakin terbebani akibat penyempitan jangka waktu perencanaan tata ruang.

"Untuk membangun sesuatu/properti dari tanah yang ada tentunya tidak bisa dibatasi dalam waktu 2 tahun  kepemilikan dan dianggap tidak produktif perlu waktu yang cukup panjang," tutur dia.