Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membuka peluang lembaga legislatif tersebut membentuk panitia khusus (pansus) pelaksanaan Ibadah Haji 2025. Dia menilai, pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini pun masih penuh dengan berbagai masalah.

Rencana pembentuk Pansus Haji pun didasarkan pada Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang berisi beberapa pelanggaran kesepakatan bilateral Indonesia-Arab Saudi selama pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji 2025.

“Pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang harus kita evaluasi, agar pelaksanaan haji berjalan dengan baik,” kata Puan kepada awak media, di kompleks parlemen, Selasa (24/6/2025).

Menurut dia, pimpinan akan menunggu laporan dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa yang turun langsung memantau pelaksanaan Haji 2025. Pimpinan juga akan meminta laporan pelaksanaan dari Komisi VII, selaku alat kelengkapan dewan yang menjadi mitra Kementerian Agama.

“Setelah itu, kalau harus dilakukan Pansus Haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanisme akan melaksanakan pansus haji,” ujar dia.