Menurut Bima, pemerintah juga mendorong kepala daerah untuk tegas terhadap ormas-ormas yang tak mau menjalankan aturan; termasuk tetap menggunakan seragam mirip kepolisian atau tentara. Para ormas ini berpotensi dikenakan sanksi administratif tertulis hingga pencabutan SK di Kementerian Hukum.

“Ya, yang penting adalah prosesnya itu dimulai. Silahkan para kepala daerah memulai proses untuk melakukan pendataan Ormas yang menggunakan seragam yang melanggar Undang-Undang Ormas tadi,” kata dia.

(fik/frg)