Nantinya, legalisasi sumur ilegal itu akan diatur dalam beleid setingkat peraturan menteri atau permen. Rencanannya, aturan itu akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk meningkatkan torehan lifting nasional.
Di sisi lain, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan inventarisasi atas sumur-sumur ilegal di tengah masyarakat sebelum menerapkan aturan anyar tersebut nantinya.
“Kita inventarisasi illegal drilling itu berapa jumlahnya, nanti tidak boleh nambah lagi, itu boleh diproduksikan pada periode penanganan sementara,” tuturnya.
Kementerian ESDM membeberkan lifting minyak nasional baru mencapai 580.000 bopd awal tahun ini.
Realisasi itu lebih rendah 4,13% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 bopd.
"Lifting minyak kita sekarang kan hanya 580.000 barrel per day dan di dalam APBN kita 605.000 barrel per day pada 2025,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat kunjungan ke Lapangan Senipah-Peciko-South Mahakam & fasilitas OFR di Bakau, Balikpapan dikutip dari siaran pers, Kamis (1/5/2025).
Bahlil mengatakan kementeriannya berupaya untuk meningkatkan capaian lifting seperti yang ditetapkan dalam APBN tahun ini. Terlebih, pencapaian target lifting menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto kali ini.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo, meminta kepada kita [ESDM], pada 2029 minimal 900.000 barrel oil per day hingga 1 juta bopd," kata dia.
(naw/wdh)
