Melalui laporan tersebut, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia berada dalam tren penurunan sejak 2023. Sebagai gambaran, Bank Dunia menghitung rasio penerimaan negara Indonesia sebesar 13,5% terhadap PDB pada 2022. Namun, angkanya turun menjadi 13,3% terhadap PDB pada 2023.
Estimasi Bank Dunia untuk rasio penerimaan negara Indonesia kembali turun menjadi 12,8% pada 2024 dan proyeksi 11,9% terhadap PDB pada 2025. Rasio penerimaan negara Indonesia diproyeksikan akan mencatatkan tren peningkatan pada 2026 dan 2027.
Bank Dunia menggarisbawahi pemerintah merevisi keputusannya untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025, dan memilih untuk mengoptimalkan anggaran melalui pemotongan sebagian belanja.
"Pemotongan ini dialihkan ke program-program prioritas dan pembentukan dana kekayaan negara baru atau Danantara, dengan tetap menjaga netralitas belanja secara keseluruhan."
Namun, Bank Dunia mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 0,4 poin persentase, mencapai 1,1% dari PDB pada Februari di tengah harga komoditas yang menurun dan gangguan teknis dalam Sistem Administrasi Pajak Inti atau Coretax. Hal ini menyebabkan defisit fiskal sebesar 0,1% dari PDB selama periode ini.
Realisasi APBN Per 31 Maret 2025
1. Pendapatan Negara
- Peneriman Perpajakan Rp400,1 triliun
a. Penerimaan Pajak: Rp322,6 triliun
b. Pepabeanan dan Cukai: Rp77,5 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak: Rp115,9 triliun
2. Belanja Negara
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp413,2 triliun
a. Belanja Kementerian/Lembaga: Rp196,1 triliun
b. Belanja non-K/L Rp217,1 triliun
- Transfer ke Daerah: Rp207,1 triliun
3. Keseimbangan primer: Rp17,5 triliun
4. Defisit Rp104,2 triliun atau 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
5. Pembiayaan Anggaran: Rp250 triliun
(dov/ros)
