Dengan demikian, ada aturan yang menjadi payung hukum bagi bank Himbara dalam menyalurkan kredit kepada Koperasi Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan calon pengurus dan pengawas yang kompeten di koperasi desa tersebut.
Paul menjelaskan, calon pengurus dan pengawas di koperasi desa harus disiapkan dan dibekali dengan seluk-beluk pengelolaan koperasi.
Misalnya saja, lanjut dia, terkait manajemen kredit, pengawasan atau audit, manajemen keuangan, tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), hingga manajemen risiko.
"Sudah seharusnya, pembentukan Koperasi Merah Putih itu dengan prinsip dari bawah ke atas (bottom up) bukan top down. Selain itu, paling pertama adalah membentengi dengan tata kelola (GCG) yang benar dan baik," jelasnya.
(lav)
