Bloomberg Technoz, Jakarta - Analis perbankan menilai pemerintah perlu mempertimbangkan manajemen risiko keuangan sebelum membentuk ribuan koperasi desa secara masif. Terlebih menugaskan himpunan bank milik negara (Himbara) untuk meminjamkan dana mencapai Rp5 miliar/koperasi desa sebagai modal awal. 

Hal ini disampaikan Pengamat Perbankan Paul Sutaryono menanggapi rencana pemerintah yang berambisi membentuk Koperasi Desa Merah Putih di sekitar 70.000 desa. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah bahkan meminta bank BUMN untuk memberi pinjaman dengan akumulai nilai yang fantastis, yakni mencapai Rp400 triliun.

"Pemerintah patut mempertimbangkan manajemen risikonya, jika kucuran dana dari bank BUMN ke koperasi itu macet, siapa yang bertanggung jawab?" katanya kepada Bloomberg Technoz, Rabu (12/3/2025).

Paul menjelaskan tentu ada potensi pembayaran kredit macet di berbagai segmen bank, terutama jika tanpa agunan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan dan berpengaruh terhadap kondisi industri perbankan Tanah Air.

Untuk membentengi kelancaran pendirian dan operasional Koperasi Desa Merah Putih, maka dia mengimbau pemerintah untuk menerbitkan aturan formal, misalnya berupa Peraturan Pemerintah tentang dana kredit dari bank Himbara.