"Data yang tidak transparan selalu rawan dimanipulasi dan korupsi. Lakukan analisa prediktif untuk beberapa tahun ke depan karena data kependudukan harusnya kan sudah ada," katanya.
Dengan demikian, kata Ina perencanaan bisa lebih berkesinambungan, bukan berdasarkan ganti menteri ganti kebijakan. "Siapa pun menterinya, masyarakat bisa merasakan arah perbaikan pendidikan yang jelas dari pemerintah kita ke depan," imbuhnya.
Pendapat senada juga diutarakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Koordinator Nasional, Ubaid Matraji bahwa SPMB yang dikeluarkan pemerintah belum tepat. Menurutnya hal ini masih bisa terjadi perebutan bangku sekolah.
"Sistemnya itu harus menjamin semua anak mendapatkan bangku sekolah, semua sistemnya harus dievaluasi termasuk guru agar berintegritas kerjanya," ujarnya.
"Capaian murid buruk, ya pasti karena kualitas guru yang buruk. Jadi, jangan salah murid terus, gurunya bagaimana?," tambahnya.
Mengenai UN versi baru, menurut Ina Liem bahwa program tersebut membuat pemborosan anggaran. Ia mengatakan bila hal ini untuk jalur prestasi masuk PTN, apa bedanya dengan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
"Kenapa anak-anak dites 2 kali ? Jadi bukan masalah berapa mata pelajaran yang diteskan, saya khawatir kebijakan ini tidak berdasarkan akar masalah yang ingin diatasi. Yang dikhawatirkan kebijakan dibuat berdasarkan ‘proyek nasional’ dengan azas: ‘pokoknya harus UN’,"ujar Ina.
Hampir sama dengan Ubaid yang juga mengomentari soal Ujian Nasional (UN) versi baru. Ia mengatakan dengan adanya Tes Kemampuan Akademik (TKA) menunjukkan bahwa pemerintah tidak percaya dengan guru di sekolah.
"Sudah ada buku rapor, kenapa ada tes lagi," kata Ubaid.
Menurut Ubaid apabila banyak polemik sedekah guru dalam memberikan nilai rapor, harusnya diberantas permasalahan tersebut dan mengevaluasi agar guru-guru di Indonesia bisa berintegritas.
"Bukan malah meninggalkan masalah, lalu membuat hal baru, yang dulu juga pernah bermasalah, seperti soal bocor, korupsi dana UN," kata Ubaid.
"Kan sudah jelas banyak kasus cuci rapor di sekolah, itu yang dibenahi. Guru-guru harus dibenahi bagaimana mereka supaya menjadi guru yang berkualitas dan berintegritas, jangan maah menjadi guru yang melempem dan koruptif," imbuhnya.
(dec/spt)
