Bloomberg Technoz, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai mempermudah pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Sarjana Penggerak Pembangunan/Gizi (SPPG) diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kebijakan tersebut dianggap tidak adil dan melukai perasaan guru honorer serta guru swasta yang selama ini harus melewati proses panjang dan melelahkan untuk menjadi ASN PPPK (P3K).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka akses luas pengangkatan ASN bagi pegawai MBG sangat kontras dengan realitas yang dialami guru honorer. 

Menurutnya, guru honorer telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun harus menghadapi seleksi ketat sejak 2020 dengan mekanisme yang berliku untuk memperoleh status P3K.

Satriwan mengungkapkan, dari sekitar 800 ribu guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K, sebagian besar justru berstatus P3K Paruh Waktu. Ironisnya, upah yang diterima jauh dari kata layak.