Bloomberg Technoz, Jakarta - Director of Public Policy Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai penerapan program Makan Bergizi Gratis —atau awam disebut Makan Siang Gratis — di Indonesia sebaiknya tidak sekadar menjiplak kebijakan serupa yang diterapkan di negara maju.
Menurutnya, perencanaan yang matang dan tepat sasaran untuk program Makan Siang Bergizi sangat dibutuhkan agar tepat guna dalam memberikan manfaat bagi individu yang membutuhkan di Tanah Air.
Media mengatakan program Makan Siang Gratis di negara-negara dengan kapasitas pendapatan pemerintah atau fiskal yang kuat, seperti di beberapa negara Eropa, memang dapat diberikan secara merata kepada anak-anak tanpa terkecuali.
Sebaliknya, di negara berkembang dengan keterbatasan ruang fiskal, program tersebut sebaiknya hanya ditujukan kepada anak-anak dari latar belakang keluarga tidak mampu.
"Artinya ada usaha [negara] supaya [program makan bergizi] ini jangan missed targeting. Dalam konteks Indonesia, kita saat ini tidak pernah mendiskusikan apakah penerima makan bergizi gratis itu semua anak, atau hanya anak dari yang tidak mampu?" ujar Media dalam press briefing Celios, Senin (19/8/2024) malam.
"Kalau penerimanya adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, mungkin dampaknya terhadap individu tersebut akan jauh lebih signifikan untuk mengurangi kemiskinan, yang pada prosesnya, ketika kemiskinan berkurang, produktivitas meningkat, ada penyerapan kerja lebih baik, ekonomi nasional itu bisa bertumbuh," sambungnya.
Dia pun berpendapat bahwa dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini, tidak realistis untuk memberikan makan bergizi gratis kepada semua anak.
"Jadi, memang kuncinya adalah sejauh mana program ini bisa tepat sasaran, dan dengan logika yang sama, sepertinya dengan fiskal hari ini, tidak memungkinkan untuk program makan bergizi gratis untuk semua anak. Di samping karena memang tidak memungkinkan untuk semua anak, ini juga tidak fair, dan bisa jatuh kepada anak-anak yang sebetulnya secara finansial orang tuanya tidak begitu retan," terangnya.
Untuk diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 5,2%.
Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan target tersebut telah dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi global saat ini yang masih diliputi oleh ketidakpastian.
"Jadi 5,2% itu realistis, tetapi juga memang penuh antisipatif," ucap Febrio saat ditemui awak media di Kantor DJP, Jumat (16/8/2024).
Terkait dengan program pemerintahan baru, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam wawancara eksklusif terkait RAPBN 2025 dan Nota Keuangan yang dikutip, Sabtu (17/8/2024) lewat keterangan pers Kemenkeu, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Makan Siang Gratis sebesar Rp71 triliun yang akan dikelola oleh badan baru, yaitu Badan Gizi Nasional.
"Jadi sebetulnya yang perlu saya garis bawahi adalah makan bergizi gratis ini ada tiga tujuan, SDM [sumber daya manusia] yang unggul dan lebih cerdas dan UMKM [usaha menengah, kecil, dan mikro] yang lebih diberdayakan, jadi kalau istilah ekonominya akan menimbulkan multiplier effect," kata Thomas.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah melantik Dadan Hindayana untuk menjabat Kepala Badan Gizi Nasional, yang pembentukannya dibakukan dalam Peraturan Presiden No. 83/2024 pada 15 Agustus.
Badan Gizi Nasional disiapkan Jokowi sebagai instansi fondasi untuk mengeksekusi program Makan Siang Gratis besutan penerusnya, yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto.
(prc/wdh)
