Sorotan tersebut muncul karena adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan keluarga Trump serta Menteri Perdagangan Howard Lutnick.
Kesepakatan-kesepakatan ini bahkan menuai kritik dari internal Partai Republik sendiri. Mantan Senator Pat Toomey menyinggung perjanjian terkait logam tanah jarang (rare earth) dalam sebuah unggahan di platform X pada Kamis (5/11/2026) waktu setempat.
"Kita semua tampaknya menentang gagasan toko kelontong milik pemerintah," ujarnya. "Namun, apakah kita setuju jika pemerintah memiliki perusahaan semikonduktor dan perusahaan tambang logam tanah jarang?"
Menjalin Kesepakatan
USA Rare Earth, perusahaan yang berencana membangun tambang dan pabrik pengolahan logam tanah jarang di AS, memperoleh kesepakatan senilai US$1,6 miliar dengan Departemen Perdagangan AS pada Januari.
Kesepakatan tersebut mencakup kepemilikan ekuitas pemerintah sebesar kurang lebih 10%.
Perusahaan ini menunjuk Cantor Fitzgerald—bank investasi yang sebelumnya dipimpin oleh Lutnick dan kini dikelola oleh putra-putranya—sebagai agen penempatan utama untuk penawaran saham swasta senilai US$1,5 miliar.
Vulcan Elements, sebuah perusahaan logam tanah jarang swasta, mendapatkan komitmen pinjaman bersyarat sebesar US$620 juta dari Pentagon serta investasi ekuitas sebesar US$50 juta dari Departemen Perdagangan.
Hal ini terjadi hanya beberapa bulan setelah 1789 Capital—perusahaan modal ventura di mana Donald Trump Jr. menjadi salah satu mitranya—mengakuisisi saham di perusahaan tersebut.
Baik USA Rare Earth maupun Vulcan Elements tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Sejak Trump menjabat, pemerintahannya juga telah mengambil kepemilikan ekuitas di perusahaan tambang logam tanah jarang MP Materials Corp., serta di Lithium Americas Corp. dan Trilogy Metals Inc.
Pemerintah AS juga memberikan dukungan bagi proyek yang dijalankan oleh Korea Zinc Co.—produsen perak terbesar di dunia—di Tennessee.
Kaz Resources, yang telah menerima sinyal dukungan awal hingga senilai US$1,6 miliar dari Pemerintah AS, juga mencatat nama Trump Jr. dan Eric Trump sebagai investor pasif.
Keduanya memperoleh kepentingan tidak langsung dalam usaha pertambangan tungsten di Kazakhstan tersebut melalui serangkaian transaksi yang melibatkan Dominari Holdings.
Perusahaan tambang ini berencana untuk melantai di bursa saham melalui mekanisme pencatatan langsung (direct listing) tahun depan.
“Sejak 2023, kami telah bekerja sama secara erat dengan para pejabat AS untuk mengamankan aset yang akan memberikan manfaat jangka panjang, yang pada gilirannya akan menjamin rantai pasok tungsten independen bagi negara-negara Barat,” ujar Kaz Resources dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa mereka terbuka terhadap pertanyaan apa pun dari pihak pejabat AS.
Dorongan Lintas Partai
Banyak perusahaan di sektor mineral kritis telah mendapatkan dukungan lintas partai dalam upaya mengurangi ketergantungan AS terhadap pasokan mineral dari luar negeri.
Pemerintahan Biden juga telah mengalokasikan miliaran dolar untuk kegiatan pertambangan dan pemrosesan di dalam negeri, termasuk memberikan dukungan bagi proyek Thacker Pass milik Lithium Americas di Nevada.
Baik Partai Republik maupun Demokrat di DPR menyatakan dukungan terhadap kesepakatan yang dicapai pada masa pemerintahan Trump pada 2025 dengan MP Materials—sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk memacu produksi logam tanah jarang di luar China.
“Inisiatif-inisiatif ini sangat penting bagi ketahanan industri Barat dan keamanan nasional,” kata Pavlo Verkhniatskyi, mitra pengelola di firma intelijen korporat COSA.
“Investigasi dan kontroversi politik dapat mempersulit pendanaan, menunda keputusan investasi, serta menghambat inisiatif-inisiatif yang secara strategis penting.”
Pemerintahan saat ini berpendapat bahwa AS harus mengamankan sumber material alternatif di tengah industri yang didominasi oleh China.
Kendali negara Asia tersebut atas sektor pertambangan dan pemrosesan telah menjadi kekhawatiran bagi Washington di tengah ketegangan perdagangan dan persaingan geopolitik.
Namun, perluasan peran pemerintah federal yang signifikan dalam industri mineral kritis telah memicu kekhawatiran mengenai bagaimana kesepakatan-kesepakatan tertentu dinegosiasikan, serta apakah perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan perlakuan istimewa.
Di bawah Pengawasan Ketat
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat, termasuk anggota DPR Jared Huffman dari California dan Senator Martin Heinrich dari New Mexico, telah menyerukan transparansi yang lebih besar terkait dengan investasi pemerintah di perusahaan-perusahaan pertambangan dan mineral.
Mereka menuntut perincian mengenai bagaimana penerima investasi dipilih, landasan hukum yang digunakan untuk melakukan investasi tersebut, serta langkah-langkah perlindungan apa yang diterapkan untuk menjaga kepentingan pembayar pajak.
“Dengan memberikan keistimewaan kepada perusahaan-perusahaan tertentu melalui kepemilikan langsung—yang pada dasarnya berarti menentukan pihak mana yang menang dan kalah—pemerintah berisiko merusak persaingan pasar yang lebih luas serta menghambat pengembangan teknologi inovatif maupun pencarian substitusi mineral atau material,” tulis Huffman dan Heinrich—anggota Demokrat senior di komite energi Senat—bersama dengan anggota DPR Robert Garcia, anggota Demokrat senior di komite pengawas DPR, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintahan Trump pada Februari.
Risikonya adalah Partai Demokrat dapat memanfaatkan kendali mereka atas komite-komite kongres untuk mengadakan dengar pendapat, mengeluarkan surat perintah pemanggilan dokumen, serta menyelidiki pemilihan penerima investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Mereka juga dapat menggunakan proses alokasi anggaran untuk menentang pendanaan di masa mendatang dan mendesak transparansi yang lebih luas terkait portofolio investasi pemerintah di sektor swasta yang kian berkembang.
Meski demikian, perubahan kendali di Kongres kemungkinan besar tidak akan membatalkan perjanjian yang telah ditandatangani ataupun menarik kembali dana yang secara hukum telah ditetapkan alokasinya.
“Menurut saya, tujuannya bukanlah untuk membatalkan kontrak hukum yang sudah mengikat,” ujar John Miller, seorang analis di TD Cowen.
Dia mencatat bahwa pihak Partai Republik pun pernah menggunakan taktik serupa. Sebagai contoh, pada 2023, anggota DPR dari Partai Republik meluncurkan penyelidikan luas terhadap urusan keuangan keluarga Biden.
Namun, bagi perusahaan yang memiliki transaksi dengan dukungan federal yang masih bersifat bersyarat, atau perjanjian yang belum difinalisasi, ketidakpastian yang dihadapi akan lebih besar seiring dengan langkah para legislator dalam meninjau kembali berbagai keputusan pemerintah.
“Pandangan saya, akan ada penundaan terhadap rencana-rencana tersebut karena beberapa kesepakatan sebelumnya kini ditinjau dengan lebih cermat,” kata Ed Meir, seorang konsultan di Marex.
(bbn)
