Di sisi lain, pemerintah menetapkan anggaran penyediaan makanan MBG sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Seluruh komponen pembiayaan, mulai dari bahan baku, biaya operasional, hingga insentif layanan, diperhitungkan dalam periode satu bulan penuh.
Tysa mengatakan efisiensi anggaran harus diikuti dengan pengelolaan dapur yang baik. Mulai dari perencanaan menu, pembelian bahan baku, kegiatan memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
"Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat,"katanya.
Selain membatasi biaya operasional, BGN juga menyesuaikan skema insentif bagi mitra SPPG. Jika sebelumnya mitra mendapatkan pembayaran tetap Rp6 juta per hari, kini insentif ditetapkan sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.
Pemberian insentif tersebut akan mempertimbangkan ketersediaan dan mutu layanan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, pembayaran tidak lagi menggunakan tarif harian tetap, tetapi disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan.
BGN juga menegaskan bahwa kendaraan distribusi tidak lagi masuk dalam komponen biaya operasional. Penyediaan kendaraan, bangunan dapur, peralatan memasak, hingga peralatan makan sejak awal menjadi tanggung jawab mitra penyelenggara SPPG.
(dec/spt)
