Sebagai gambaran, kata Kris, pemuatan batu bara ke kapal berkapasitas Panamax di sejumlah terminal dapat diselesaikan dalam 2—3 hari, tetapi di lokasi lain membutuhkan waktu hingga 6 hari.
Selain memperpanjang waktu pemuatan, Kris memandang keterbatasan fasilitas penanganan batu bara berpotensi memengaruhi kualitas komoditas yang diperdagangkan.
Dia menegaskan batu bara dari sejumlah tambang perlu melalui proses pencampuran di pelabuhan maupun tempat penimbunan sebelum dikirim kepada pembeli.
Kris menyatakan kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan memengaruhi harga jual batu bara apabila perusahaan harus menanggung sendiri seluruh proses perdagangan dan pengiriman tanpa dukungan trader.
“Makin banyak mixing-nya dari tambang ke pelabuhan, kemudian dicampur di stockpile, habis itu pakai reclaimer, sehingga mungkin, harganya akan naik. Siapa yang menanggung itu kalau kita enggak punya fasilitas infrastruktur seperti itu?” tegasnya.
Bangun Terminal
Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah melalui Danantara membangun terminal batu bara berskala besar di Kalimantan dan Sumatra.
Fasilitas tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi pemuatan dan menjaga kualitas batu bara.
Dia mengusulkan pembangunan terminal batu bara dengan spesifikasi kalori sekitar 5.000 GAR di Kalimantan serta 3.800—4.000 GAR di Sumatra.
“Sebenarnya kita masih perlu negara perantara atau trader. Enggak usah sebutin itunya, negara X itu ini lah. Aku pernah mengalami ya jualan sampai ke Hindustan, sampai berantem di Hindustan, macam-macam. Susah,” ujar Kris.
Sebagai perbandingan, Kris mencontohkan terminal batu bara Newcastle di Australia memiliki kapasitas terminal sekitar 200 juta metrik ton (mt), serta Richards Bay Coal Terminal di Afrika Selatan dengan kapasitas sekitar 130 juta mt per tahun.
Dia juga mencontohkan kawasan Amsterdam, Rotterdam, dan Antwerp di Eropa yang memiliki fasilitas perdagangan dan distribusi batu bara meskipun bukan merupakan wilayah penghasil batu bara utama.
Menurut dia, pembangunan terminal batu bara terintegrasi dapat menjadi prasyarat apabila pemerintah ingin mendorong penambang melakukan perdagangan ekspor secara langsung tanpa melalui negara perantara.
“Ingat, Newcastle itu kapasitasnya cuma 200 [juta ton]. Hanya satu pelabuhan. Di Amsterdam, Rotterdam, Antwerp; dia enggak punya batu bara. Dia bisa datengin batu bara dari luar negeri, habis itu dia muat ke ponton-ponton kecil, dijual ke seluruh Eropa,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bahlil meminta agar ekspor SDA Indonesia tak mampir ke negara tetangga untuk diekspor ulang, melainkan dapat langsung dikirim ke negara tujuan.
Bahlil menegaskan tidak menginginkan terdapat ekspor SDA Indonesia yang harus transit ke negara tertentu, bahkan diklaim seolah-olah berasal dari negara transit tersebut.
“Enggak boleh lagi sumber daya alam kita dari sektor ESDM. Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari negara yang itu ya, hanya stempel baru dia bilang ini ekspor negara dia,” kata Bahlil dalam Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).
“Dari mana barang kau? Langsung saja. Langsung saja. Sudah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya tidak bisa diolah-olah oleh mereka ini, enggak bisa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ihwal kebijakan pemantauan ekspor satu pintu.
Bahlil juga meyakini sistem DSI bakal mengatasi persoalan ekspor SDA yang harus transit di negara lain tersebut.
“Bagus, kita dengan DSI koordinasi bagus, kita akan lewat satu pintu lewat DSI, dan tidak perlu lagi lewat transit-transit di mana; bisa langsung ke negara tujuan,” tutur Bahlil.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno mengungkapkan Singapura mengekspor batu bara sekitar 50—60 juta mt, padahal negara tersebut tidak memiliki sumber daya dan cadangan batu bara.
Tri menduga batu bara yang diekspor Singapura sebesar 50—60 juta mt tersebut ada yang berasal dari Indonesia, terlebih negara tersebut tak memiliki sumber daya batu bara.
"Jadi coba yang pembelian dari Singapura, ada enggak di data? Pasti ada kan? [Komoditas] yang [dijual] lewat sana itu batu bara mungkin sekitar mungkin 50—60 [juta mt] gitu lah," kata Tri kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (2/11/2026).
"Kan enggak ada batu bara kan di sana? Kan enggak mungkin juga kalau misalnya dari sana ke China atau ke mana gitu, pasti dari kita [Indonesia]," tegasnya.
Ihwal mekanisme pelarangan ataupun potensi pemberian sanksi, Tri masih belum dapat mengungkapkan skemanya. "Ya wong baru diomongin anu langsung ditanyain ini, ya endak bisa jawab," tutur Tri.
Adapun, China masih tercatat menjadi negara tujuan ekspor batu bara terbesar Indonesia yang melalui jalur laut pada September 2026, yakni mencapai 12,42 juta mt.
Berdasarkan data pelacakan kapal Kpler yang dihimpun SX Coal, ekspor batu bara ke China tercatat turun 15,48% dari bulan sebelumnya atau secara bulanan atau month to month (mtm) dan turun 32,97% secara tahunan atau tahunan atau year on year (yoy).
Secara umum, ekspor batu bara Indonesia melalui jalur laut pada September 2026 tercatat sebanyak 36,45 juta mt, naik tipis 0,52% dari bulan sebelumnya dan turun 18,11% yoy.
Kenaikan tipis ekspor secara bulanan tersebut dinilai didukung pemulihan permintaan dari India dan Filipina. Namun, melambatnya permintaan dari China hingga Malaysia justru membebani ekspor secara keseluruhan.
Di sisi lain, sepanjang Januari—September 2026 atau year to date (ytd), SX Coal mencatat ekspor batu bara Indonesia melalui jalur laut mencapai 338 juta mt atau turun 6,16% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
(wdh)
