Dalam kesempatan itu, Meidy mengungkapkan saat ini banyak pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang membeli bijih nikel di bawah harga patokan mineral (HPM).
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan penambang tetap membayar royalti berdasarkan HPM yang berlaku, padahal smelter menyerap bijih dengan harga di bawah HPM.
“Akan tetapi, kondisi saat ini bukan masalah HPM, basis harga HPM, tetapi kondisi smelter membeli di bawah harga HPM. Kondisi itu terjadi saat ini. HPM kan berarti FOB ya, sedangkan royalti FOB ya? Namun, kontrak terjadi itu CIF, tetapi masih di bawah HPM FOB,” ujar Meidy.
Meidy menduga aksi pembelian bijih di bawah HPM dipengaruhi kondisi smelter nikel yang biaya produksinya berada di atas harga jual produk yang dihasilkan.
“Mereka [smelter] sih lagi struggling juga. Cuma masalah yang kita alami itu kan akan berpengaruh ke PPh Badan,” tutur Meidy.
Adapun, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan bakal mempertimbangkan kelebihan pasokan logam nikel dunia sekitar 750.000 metrik ton (mt) nikel (Ni) di London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Future Exchange (SHFE) dalam menetapkan kuota produksi bijih nikel untuk RKAB 2027.
Tri memberikan sinyal kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2027 bakal lebih rendah dari kuota RKAB 2026 hasil revisi sebesar 290—300 juta mt.
Alasannya, pada akhir tahun ini sejumlah smelter nikel bakal memangkas produksi, serta terdapat kelebihan pasokan logam nikel global.
Kendati begitu, dia belum dapat mengungkapkan besaran kuota produksi bijih nikel untuk RKAB 2027.
“Kemarin untuk nikel itu kan ada pembahasan yang terkait dengan stok yang ada di LME sama SHFE. Nah itu kan over sekitar 750.000 ton. Nah itu juga mesti kita exercise supaya nanti jangan sampai nanti produksi kita menambah lagi over-nya,” ujar Tri kepada awak media, di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (29/10/2026).
Sementara itu, untuk tahun ini, kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 hasil revisi mencapai 290—300 juta mt, naik dari kuota awal tahun sekitar 260—270 juta mt.
Adapun, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) meramal produksi olahan nikel sepanjang tahun ini bakal turun sekitar 3,5%—4% menjadi 2,4–2,41 juta mt Ni, dari realisasi sepanjang 2025 sebesar 2,5 juta mt Ni.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menyatakan penurunan produksi tersebut dipengaruhi menurunnya produksi NPI gegara penurunan utilitas dan pengalihan tanur untuk memproduksi nickel matte.
Kemudian, penutupan tanur pada semester II-2026 guna mengalihkan pasokan listrik untuk produksi aluminium.
Sementara itu, bagi smelter berbasis high pressure acid leach (HPAL), kenaikan harga sulfur dan harga bijih limonit yang sempat terjadi menekan operasional pada tahun ini. Kondisi tersebut, kata Arif, diperparah dengan kurangnya pasokan air akibat fenomena El Niño.
“FINI mengestimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,5% hingga 4% jika dibandingkan dengan produksi 2025 sebesar 2,5 juta ton Ni,” kata Arif kepada Bloomberg Technoz, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Arif mencatat realisasi produksi nikel olahan hingga Agustus 2026 mencapai 1,7 juta mt Ni dari smelter pirometalurgi berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) dan sekitar 270.000 mt Ni dari smelter HPAL.
(azr/wdh)
