Sementara itu, instrumen spot dipakai oleh bank sentral saat permintaan sedang tinggi, di mana kondisi supply dan demand valas tidak sesuai dengan kekuatan pasar.
"Jadi pelaku pasar apakah itu korporasi yang kebutuhan pemenuhan kewajibannya apakah itu sifatnya kebutuhan impor atau pembayaran utang yang belum perlu dilakukan segera tidak harus dipenuhi dengan spot bisa dipenuhi dengan beli DNDF," tegasnya.
Pada saat yang sama, Erwin juga menjelaskan bahwa pihak otoritas moneter tidak memiliki target porsi tertentu bagi masing-masing instrumen yang akan digunakan untuk mengintervensi rupiah.
Sebab menurutnya BI mendorong agar tidak seluruh transaksi valas domestik berjalan secara cash atau tunai melalui pasar spot, melainkan imbang dengan mekanisme lindung nilai yang sekaligus bertujuan menjaga posisi cadangan devisa (cadev).
Namun demikian, ia menegaskan perkembangan pasar global tetap menjadi faktor yang tidak dapat dikendalikan BI. Karena itu, kebijakan bank sentral akan terus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dan ruang kebijakan yang tersedia.
"Dengan cadangan devisa kita berada pada jumlah yang memadai, dengan ukuran-ukuran yang ada, komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar itu enggak pernah turun," pungkasnya.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI awal pekan ini, Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan BI sebelumnya lebih banyak mengandalkan intervensi spot karena bank sentral dapat langsung menjual dolar AS untuk meredam tekanan terhadap rupiah.
Namun, BI kemudian mengembangkan penggunaan DNDF dan NDF sebagai instrumen intervensi.
Meski demikian, Destry tak memungkiri bilamana tekanan terhadap rupiah masih terjadi. Ia menilai tekanan tersebut tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui intervensi pasar valas karena terdapat persoalan fundamental dan struktural di sektor eksternal Indonesia.
Di sisi lain, ia juga tak menapik bilamana intervensi BI memiliki keterbatasan apabila kinerja sektor eksternal Indonesia disebutnya belum cukup kuat. Karena itu, penguatan sektor eksternal perlu berjalan beriringan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar.
"Karena memang ada beberapa masalah yang fundamental dan struktural kami bicarakan itu di KSSK, khususnya dengan pemerintah dan mungkin dengan Kementerian Keuangan," pungkasnya.
(lav)
