"Ancaman El Niño ini sangat nyata bagi para petani di lapangan. Ketika kekeringan melanda, produktivitas tandan buah segar [TBS] pasti merosot drastis dan pemulihannya memakan waktu yang tidak sebentar. Jika produksi CPO turun akibat faktor cuaca, sementara B60 ditarget secepatnya, kita akan menghadapi krisis pasokan yang serius," ujar Darto saat dihubungi, Kamis (3/9/2026).
Dia menambahkan ambisi penerapan B60 pada tahun depan bakal memerlukan alokasi CPO dalam jumlah yang sangat masif untuk sektor energi domestik.
Perebutan Bahan Baku
Jika alokasi energi dinaikkan secara drastis tanpa ada peningkatan produksi bahan baku yang sepadan, keseimbangan pasar CPO domestik dipastikan akan terganggu.
Hal ini berpotensi memicu perebutan bahan baku antara industri energi dan konsumsi pangan.
"Pemerintah harus realistis melihat kemampuan suplai CPO. Menggenjot mandatori B60 di tengah ancaman penurunan produksi adalah langkah yang sangat berisiko. Jangan sampai ambisi transisi energi ini justru mengorbankan pasokan untuk industri minyak goreng dan bahan pangan berbasis sawit lainnya di dalam negeri," kata Darto.
Guna mencegah memburuknya situasi, POPSI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasokan sebelum benar-benar mengeksekusi kebijakan B60 apalagi jika target penerapannya ditetapkan pada 2027.
Evaluasi ini mencakup percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas lahan petani, ketimbang hanya bergantung pada perluasan alokasi energi.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah memperingatkan ancaman strong El Niño dan kondisi positive Indian Ocean Dipole (IOD) yang menyebabkan kekeringan tanpa hujan hingga akhir tahun berpotensi memangkas produksi CPO secara signifikan pada tahun depan.
“Jika tidak terjadi El Niño, perkiraan produksi kita tahun depan bisa naik menjadi 59,5 juta ton. Namun, akibat dampak El Niño, kami memproyeksikan terjadi penurunan produksi sebesar 9,85% atau berkurang sekitar 5 juta ton, sehingga total produksi bisa turun menjadi 53 juta ton,” jelas Ketua Umum Gapki Eddy Martono melalui keterangan tertulis dikutip Rabu (2/9/2026).
Kondisi penurunan produksi hingga ke angka 53 juta ton ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena tidak seimbang dengan lonjakan konsumsi dalam negeri.
Konsumsi domestik terus meningkat, di mana sektor biodiesel saja diperkirakan membutuhkan alokasi CPO sebesar 16,5% hingga mencapai lebih dari 17,4 juta ton.
Sebagai konsekuensi dari ancaman kekurangan produksi tersebut, Indonesia terpaksa mengorbankan alokasi ekspor demi mengamankan kebutuhan dalam negeri.
Volume ekspor CPO yang pada tahun lalu mencapai 32 juta ton diproyeksikan bakal merosot menjadi 27 juta ton atau turun 5 juta ton.
Penurunan volume ekspor ini berisiko mengurangi penerimaan dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendukung subsidi biodiesel, baik secara volume maupun secara finansial.
“Selain itu, keterbatasan stok juga berpotensi menekan harga CPO domestik dan pada akhirnya berdampak negatif pada harga TBS di tingkat petani,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan implementasi B60 dapat berjalan mulai 20027. Program ini direncanakan mengombinasikan CPO dan hydrotreated vegetable oil (HVO) dengan potensi porsi bauran HVO sebesar 10%.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan ketersediaan pasokan bahan baku di sektor hulu untuk mendukung target tersebut.
"Sudah disampaikan tahun ini kita sudah mengimplementasikan B50, dan Bapak Presiden waktu itu beliau sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60. Berarti ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya kita juga harus konsolidasikan bagaimana di hulu ketersediaan CPO-nya mencukupi," ungkap Yuliot dalam agenda IndoEBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9/2026).
Untuk mendukung B60, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listyani Dewi menjelaskan opsi penggunaan HVO sedang dalam tahap pengkajian intensif oleh para ahli.
"Para peneliti juga mulai mengkaji potensi B60—apakah formulanya B50 ditambah 10% HVO," jelas Eniya dalam kesempatan yang sama.
Dia menyebutkan HVO sudah diproduksi oleh Pertamina, meski begitu harga bahan bakar nabati berbasis hydrotreated tersebut masih relatif mahal, yakni berkisar 1,5 hingga 2 kali lipat dari harga fatty acid methyl ester (FAME).
Meski begitu, Eniya menegaskan fokus utama Pemerintah saat ini masih tertuju pada pengawasan serta penuntasan distribusi B50 yang dimulai sejak 1 Juli 2026, sebelum melangkah ke uji coba B60 secara penuh.
"Belum, saat ini fokus utama kami masih pada pengawasan B50," tegas Eniya.
(smr/wdh)
