Bloomberg Technoz, Jakarta – Center of Reform on Economics (Core) menyarankan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite diatur berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan, alih-ailh berdasarkan masyarakat desil 9 dan 10.

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyatakan pembatasan tersebut dapat mengadopsi sistem eksisting PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data kendaraan, status desil, dan data pendukung lainnya.

Menurut Yusuf, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan lebih tepat digunakan sebagai penyaring awal dalam pembatasan pembelian Pertalite untuk masyarakat berkemampuan tinggi, sebab lebih objektif dan mudah diaudit.

“Saya juga lebih setuju jika kapasitas mesin dan jenis kendaraan digunakan sebagai filter awal karena lebih objektif dan mudah diaudit, kemudian status sosial ekonomi digunakan sebagai filter berikutnya," kata Yusuf ketika dihubungi, Sabtu (15/8/2026).

"[Hal] yang tidak kalah penting adalah mekanisme sanggah yang cepat supaya kesalahan data tidak langsung berubah menjadi masalah di lapangan."