Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyinggung keras kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan Kepala Negara mengungkapkan bisa saja membentuk pengadilan khusus untuk mengadili petinggi perusahaan pelat merah yang 'nakal.

Dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan di Sidang MPR/DPR/DPD hari ini, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut heran dengan jumlah BUMN yang terlalu banyak. 

"Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu (jumlahnya) 300-400," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, terkadang BUMN bekerja seenaknya. Pemerintah selaku pemegang saham tertinggi kerap tidak dianggap.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi (BUMN) 30 tahun ke belakang. Mungkin. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ungkapnya.