Menurut dia, sebagian besar parameter fiskal sebenarnya sudah cukup terprediksi. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8%-6,5%, defisit fiskal sebesar 1,8%-2,4% PDB, serta asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Karena itu, perhatian investor kemungkinan akan lebih tertuju pada narasi kebijakan yang disampaikan Presiden dibanding sekadar perubahan angka-angka tersebut.
Dia menegaskan, pidato Presiden Prabowo tahun ini menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling ditunggu pasar sepanjang 2026.
"Nota Keuangan bukan hanya dokumen fiskal. Dalam kondisi seperti sekarang, Nota Keuangan juga berfungsi sebagai expectation guidance bagi pasar keuangan. Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan," tegas Fakhrul.
4 Poin Penting Diamati Pelaku Pasar
Fakhrul menjelaskan terdapat setidaknya empat pertanyaan besar yang saat ini menjadi perhatian pasar. Pertama, kondisi RAPBN 2027 akan menjadi awal fase konsolidasi pasca-gejolak 2026 atau justru menjadi fondasi ekspansi pembangunan yang lebih agresif.
"Investor ingin memahami bagaimana pemerintah memandang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal dalam beberapa tahun ke depan," tutur Fakhrul.
Kedua, pasar ingin memperoleh kejelasan mengenai pembagian peran antara APBN, BUMN, Danantara, dan sektor keuangan dalam membiayai pembangunan nasional. Menurut Fakhrul, investor global semakin melihat Indonesia melalui pendekatan national balance sheet, sehingga yang dinilai bukan hanya kondisi APBN semata, tetapi juga hubungan antar lembaga yang menopang perekonomian nasional.
"Dulu investor cukup membaca APBN. Hari ini investor membaca neraca negara secara lebih luas. Mereka ingin memahami bagaimana APBN, Bank Indonesia, Danantara, BUMN, dan sektor perbankan bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Ketiga, pasar menunggu strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berasal dari arus portofolio jangka pendek. Menurut Fakhrul, keberhasilan menjaga stabilitas pasar keuangan sepanjang tahun ini merupakan pencapaian yang penting, namun tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen melalui investasi langsung, industrialisasi, dan penguatan neraca pembayaran.
Keempat, investor juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah memandang perubahan besar yang sedang terjadi pada ekonomi global, khususnya meningkatnya biaya modal jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bergerak menuju era di mana suku bunga jangka panjang cenderung lebih tinggi dibanding dekade sebelumnya. Kondisi ini akan memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Menurut dia, pertanyaan yang sedang dicari jawabannya bukan lagi sekadar berapa defisit APBN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam dunia yang biaya modalnya semakin mahal.
"Ini adalah isu strategis yang akan menentukan persepsi investor terhadap Indonesia dalam jangka panjang," kata Fakhrul.
(lav)
