Menurutnya, pemanfaatan energi berbasis bahan baku dalam negeri akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil secara signifikan.
Meskipun demikian, Teddy belum memberikan perincian teknis maupun angka capaian terkini dari pembahasan antara Presiden Prabowo dan Dirut Pertamina tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara a.l. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sebelumnya, terkait dengan mandatori biodiesel, Presiden mengungkapkan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program mandatori B50, yaitu campuran 50% solar dengan 50% bahan bakar biodiesel berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
“Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi,” ungkap Prabowo dalam agenda peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta—Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Prabowo menambahkan program ini menjadi bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam domestiknya.
"Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri, untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," tambahnya.
Untuk mandatori bioetanol, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih merancang formulasi baru terkait skema pembiayaan, khususnya untuk bauran etanol 10% (E10) dan 20% (E20).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah ingin menyusun skema yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
"Kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Bahlil menjelaskan mekanisme insentif bioetanol kemungkinan akan menyerupai skema pengelolaan dana biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang menutup selisih harga (disparitas) antara bioetanol dan bahan bakar minyak (BBM) fosil.
Dia menambahkan bahan baku bioetanol berasal dari tebu (molase), singkong, dan jagung. Pemerintah berkomitmen untuk menetapkan harga patokan yang ekonomis agar para petani tetap memperoleh pendapatan yang layak.
“Saat ini, harga bioetanol berada di kisaran Rp11.000 per liter. Jika disandingkan dengan harga bensin nonsubsidi yang mencapai Rp16.000 per liter, bioetanol belum membutuhkan dana talangan karena harganya masih berada di bawah harga bensin pasaran,” jelas Bahlil.
Namun, menurutnya, skema penjaminan selisih harga akan krusial ketika harga minyak dunia melandai.
"Ketika harga minyak dunia turun menjadi Rp9.000 atau Rp10.000, sedangkan harga etanol Rp11.000, berarti akan ada selisih Rp1.000. Nah, ini yang sedang kita bentuk [formulasinya]," ungkap Bahlil.
(smr/wdh)
