Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom berpendapat langkah pemerintah pusat menambah suntikan anggaran senilai Rp20,5 triliun untuk 490 daerah yang mengalami kekurangan anggaran merupakan solusi jangka pendek namun tidak menjawab akar permasalahan daerah. 

Diketahui, pemerintah pusat menambah anggaran pemerintah daerah (pemda) lantaran banyak wilayah yang mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Alih-alih melunasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan komponen Transfer ke Daerah (TKD), Presiden Prabowo Subianto disebut memutuskan untuk memberikan bantuan ke pemda yang berasal dari pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). 

“Bantuan ini [Rp20,5 triliun] pada dasarnya hanya mengatasi tekanan jangka pendek, bukan memperbaiki akar masalah,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet ketika dihubungi, Kamis (6/8/2026). 

Yusuf menilai bantuan sebesar Rp20,5 triliun bukan solusi struktural atau jangka panjang untuk persoalan keuangan daerah. Dana tersebut lebih tepat dipandang sebagai bantuan darurat yang bersifat temporer untuk menahan tekanan fiskal yang muncul di banyak pemerintah daerah akibat penyesuaian alokasi TKD tahun ini.