Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi pemerintah terkait perbaikan tata kelola MBG. Selain membahas skema dapur untuk pondok pesantren, pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta melakukan integrasi data penerima manfaat dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan MBG, khususnya di lingkungan pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan yang memiliki jumlah peserta didik besar, sekaligus memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan higiene sanitasi.

(dec/spt)