“Ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang sudah lama dihadapi Indonesia, yakni ketergantungan terhadap impor energi,” kata Yusuf ketika dihubungi, Selasa (4/8/2026).
Dia menjelaskan, sektor nonmigas saat ini masih menjadi penyangga utama dengan surplus sekitar US$3,04 miliar pada Juni 2026. Kinerja tersebut didorong oleh ekspor crude palm oil (CPO), batu bara, besi dan baja, serta produk hilirisasi nikel yang masih menunjukkan permintaan cukup baik di pasar global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia pada Juni 2026 tumbuh 8,84% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sekitar US$25,45 miliar, berbalik dari kontraksi 5,73% yoy pada Mei. Secara bulanan (month to month/mtm), ekspor meningkat 9,72%, ditopang lonjakan ekspor CPO, batu bara, serta mesin dan peralatan listrik.
Di sisi lain, impor tumbuh lebih tinggi, yakni 34,27% yoy menjadi sekitar US$25,90 miliar, terutama didorong kenaikan impor bahan baku sebesar 38,94% yoy dan barang modal sebesar 26,53% yoy. Secara kumulatif, pertumbuhan impor sepanjang Januari–Juni 2026 mencapai 18,69%, jauh melampaui pertumbuhan ekspor yang hanya 4,13%.
“Saya melihat defisit dua bulan berturut turut ini lebih tepat dipahami sebagai sinyal peringatan daripada krisis. Secara kumulatif, neraca dagang semester I-2026 masih mencatat surplus sehingga fondasi eksternal Indonesia belum berubah secara drastis,” tutur Yusuf.
Akan tetapi, peristiwa ini mengingatkan bahwa ketahanan perdagangan RI masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi global. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak dilakukan bukan hanya menjaga kinerja ekspor komoditas dan hilirisasi, tetapi juga mempercepat transisi energi.
“Kemudian, menekan ketergantungan pada impor BBM serta memperluas basis ekspor bernilai tambah agar surplus perdagangan tidak terus bergantung pada kemampuan sektor nonmigas menutup defisit energi yang bersifat kronis,” jelas dia.
Bukan Karena Ekspor Satu Pintu
Dalam kaitan itu, Yusuf menyebut defisit neraca dagang dua bulan terakhir juga tidak berkaitan dengan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Jika dilihat berdasarkan waktu, defisit neraca dagang pada Mei 2026 terjadi sebelum kebijakan memasuki masa transisi, sedangkan pada Juni surplus nonmigas justru masih meningkat.
“Artinya, sumber tekanan bukan berasal dari melemahnya ekspor komoditas, melainkan dari lonjakan impor migas. Memang pada tahap awal implementasi selalu ada potensi penyesuaian administratif bagi pelaku usaha, tetapi dampaknya terhadap neraca dagang sejauh ini belum terlihat signifikan,” terangnya.
Dalam jangka menengah, kata dia, apabila tata kelolanya berjalan transparan dan efisien, kebijakan tersebut justru berpotensi memperkuat penerimaan devisa, mengurangi praktik under invoicing, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar ekspor.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuannya menjaga kelancaran arus perdagangan tanpa menambah biaya transaksi yang tidak perlu bagi eksportir.
(mfd/ell)
