Ia menegaskan bahwa Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) maupun Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) berada langsung di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
"Enam nyawa dokter muda dalam lima bulan pada satu program pemerintah bukan angka statistik. Ini adalah alarm yang tidak boleh dianggap sebagai insiden terpisah. Ini adalah kegagalan sistem yang menuntut jawaban jujur atas satu pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab?" kata Ari dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7).
Sebagai pendidik di bidang kedokteran, Ari meminta Kemenkes segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut keenam kasus kematian sekaligus melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan PIDI dan PIDGI.
Tim tersebut, menurutnya, perlu melibatkan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI), PB IDI, Kolegium, AIPKI, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), akademisi, Komnas HAM, hingga Asosiasi PIDI-PIDGI, dengan hasil investigasi yang dibuka kepada publik.
Selain itu, ia juga mengusulkan penghentian toleransi kelebihan jam kerja di atas 40 jam per minggu, pelarangan peserta internship menjadi dokter tunggal tanpa pendamping dokter definitif, reformulasi bantuan biaya hidup (BBH) berdasarkan kebutuhan hidup layak di setiap daerah, serta pembentukan kanal pelaporan nasional selama 24 jam yang independen dan memberikan perlindungan bagi pelapor.
"Kemenkes harus mendengar. Bukan sekadar membentuk forum konsultasi formalitas, tetapi benar-benar mendengar Asosiasi PIDI-PIDGI yang telah menyusun kajian empiris komprehensif, mendengar organisasi profesi, dan mendengar Ikatan Alumni FK dari seluruh Indonesia yang selama ini menyaksikan sendiri kondisi juniornya di lapangan," ujar Ari.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengusulkan agar seluruh peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjalani skrining kesehatan jiwa setelah meninggalnya dokter magang dr. Siti Zahra Maghfira yang ditemukan di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (26/7).
"Tapi yang jelas, saya sekarang sudah minta semua diskrining sekali lagi, wajib. Magang, PPDS juga segera diskrining kejiwaan. Indikasi bunuh diri ini harusnya bisa ditangkap dengan skrining kejiwaan ini. Jadi kalau ada indikasi-indikasi, kita bisa langsung tangani dulu. Ini cara paling cepat yang harus kita lakukan," kata Budi.
(dec/spt)
