Selain fasilitas pendukung, Randi juga menyoroti ketersediaan gas bumi untuk menunjang masifikasi CNG.
Dia menilai persoalan penurunan volume salur HGBT yang belakangan terjadi mengindikasikan produksi gas bumi terbatas dan diprioritaskan untuk sektor industri.
Dia khawatir penyedia CNG justru harus menggunakan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) hasil regasifikasi dengan harga pasar, sehingga biaya CNG justru melampaui biaya keekonomian LPG.
“Kemungkinan besar tidak ada surplus pasokan gas yang tersedia untuk program memasak nasional. Penyebabnya, setiap unit gas yang dialokasikan untuk rumah tangga akan mengorbankan sektor lain atau menyebabkan peningkatan impor LNG. Artinya, program CNG untuk rumah tangga justru akan meningkatkan biaya,” tegasnya.
Kompor Induksi
Untuk itu, Randi justru memandang kompor induksi dapat menjadi alternatif pemerintah jika ingin menekan konsumsi LPG.
Dia menyatakan kapasitas listrik Indonesia memadai dan tidak memerlukan pembangunan infrastruktur untuk pemanfaatannya.
Dia mengestimasikan, jika terdapat 42 juta rumah tangga penerima subsidi LPG dikonversi ke kompor induksi, pemerintah membutuhkan investasi awal sekitar Rp105 triliun untuk penyediaan paket kompor.
Randi menyebut, investasi tersebut diperkirakan dapat kembali sekitar 1,7 tahun melalui penghematan subsidi LPG, dengan potensi penghematan hampir Rp200 triliun dalam lima tahun.
“Selain itu, dengan makin banyak rumah tangga yang beralih ke kompor induksi, makin besar pula pengurangan kebutuhan impor LPG yang saat ini menghabiskan devisa sekitar Rp130—Rp140 triliun setiap tahun dan membebani APBN ketika nilai tukar rupiah melemah maupun harga energi global meningkat,” terang Randi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah akan segera meluncurkan produk CNG 3 kg bernama tabung CNG Merah Putih.
“Namanya tabung merah putih,” ungkap Laode saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/6/2026).
Laode menambahkan saat ini uji coba tabung CNG telah memasuki tahap ke tiga. Menurutnya, tersisa satu tahap lagi pengujian sebelum akhirnya dapat diedarkan ke masyarakat.
“Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya [penerapan pada Juli],” tambah Laode.
Dalam kesempatan lain, Laode memastikan penggunaan CNG dalam tabung 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan penggantian kompor. Dengan begitu, kompor LPG yang saat ini digunakan masyarakat dapat langsung menggunakan CNG.
Dia memastikan masyarakat tak perlu menyesuaikan kompor yang dimiliki dengan memasang pengonversi (converter) atau alat lainnya.
“Dan apinya lebih panas juga, apinya tetap lebih biru malah kalau saya perhatikan seperti itu. Nah, itulah yang sekarang makanya Lemigas dalam setiap tahapan-tahapan uji tabung kita lakukan, kemudian uji tekan, dan lain-lain ini memang faktor yang paling penting,” kata Laode dalam diskusi publik di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).
Laode juga menyebut Kementerian ESDM akan mengimpor 100.000 unit tabung CNG 3 kg dari China. Langkah tersebut dilakukan lantaran industri dalam negeri belum mampu memproduksi tabung CNG 3 kg.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penggunaan CNG 3 kg berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp30 triliun.
Menurut Bahlil, harga CNG jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan LPG yang selama ini disubsidi oleh pemerintah. Efisiensi ini diharapkan dapat menekan beban anggaran negara.
"[Hal] yang jelas, harganya lebih murah 30% sampai 40% daripada LPG. Kalau 30%—40% sekarang subsidi kita berapa? Rp86 triliun sampai Rp90 [triliun]. Kali rata-ratalah kalau katakanlah 25%, kali 30%, berarti kan [subsidi] Rp27 triliun sampai Rp30 triliun bisa kita lakukan efisiensi," ujar Bahlil kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2026).
(azr/wdh)
