Sebaliknya, Xi Jinping berusaha memposisikan China sebagai pelopor AI untuk semua, kemudian menyerukan cara untuk membantu negara-negara di wilayah selatan memperluas kapasitas AI mereka.
Namun, Xi Jinping tak sampai menawarkan pendanaan konkret, hanya berjanji akan menyediakan 5.000 kursus pelatihan bagi warga di negara-negara kurang berkembang. Ia memuji pendirian World AI Cooperation Organization yang dipimpin China sebagai “batu pijakan krusial” setelah 29 negara, termasuk Rusia dan Brasil, menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan kelompok tersebut pada Kamis malam, setahun setelah pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Li Qiang.
Di balik retorika tersebut, Beijing sedang berupaya menyeimbangkan antara keterbukaan dan keamanan nasional seiring dengan meningkatnya kemampuan model-model AI. Para pejabat China belum lama berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan, termasuk Alibaba Group Holding Ltd. — pengembang model Qwen yang populer — perihal cara memitigasi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh model-model mereka yang semakin kuat, demikian menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.
Pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal, tanpa rencana bakal dimanifestasikan menjadi aturan, namun pembatasan akses asing terhadap model-model teratas termasuk di antara opsi yang diangkat, kata sumber-sumber tersebut.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan pembatasan akses dari luar negeri. Alibaba dan Kementerian Perdagangan tidak menanggapi permintaan komentar.
Tata kelola AI pada tingkat global telah muncul sebagai arena kompetisi baru bagi negara-negara kuat dunia. Dengan ancaman keamanan siber dari AI mutakhir yang semakin mengkhawatirkan, Washington dalam beberapa pekan terakhir telah menekan laboratorium-laboratorium terkemuka Amerika Serikat seperti Anthropic PBC untuk membatasi akses pihak asing terhadap model-model canggih.
China berupaya membangun ekosistem AI-nya sendiri yang menawarkan alternatif yang lebih murah bagi warga negaranya dan pelanggan global dibandingkan teknologi AS.
China kemudian ingin mengamankan rantai pasok AI-nya sendiri yang dapat menjamin akses bagi perusahaan dan lembaga pemerintahnya. Sebagai bagian dari upaya ini, Beijing telah mengalokasikan 2 triliun yuan selama lima tahun ke depan untuk membangun jaringan pusat data yang saling terhubung di seluruh negeri, demikian dilaporkan Bloomberg News bulan lalu.
Beijing diperkirakan akan menggerakkan institusi negaranya dan menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung untuk memacu industri yang dianggap kunci dalam menghadapi AS, sekaligus mengurangi ketergantungan pasar domestik pada teknologi Amerika yang aksesnya dibatasi oleh Washington. Upaya tersebut bergantung pada pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan unggulan nasional, termasuk Huawei Technologies Co. (pesaing Nvidia Corp.), CXMT Corp. (pemain kunci di bidang chip memori), serta laboratorium-laboratorium AI perintis seperti DeepSeek.
Rencana yang matang ini merupakan upaya paling agresif Beijing hingga saat ini untuk meletakkan fondasi bagi pengembangan AI China di masa depan. Hal ini mengingatkan pada inisiatif-inisiatif di masa lalu yang mengalokasikan sumber daya untuk mendukung perusahaan unggulan nasional seperti Huawei, dengan tujuan menggantikan teknologi AS.
Namun, upaya tersebut tak sebanding dengan dana US$725 miliar yang disisihkan oleh para pemimpin AS seperti Meta Platforms Inc. dan Microsoft Corp. khusus untuk AI pada tahun ini saja. Secara umum, biaya pusat data di China lebih rendah daripada di AS karena biaya tenaga kerja, komponen, dan konstruksi yang lebih murah, serta insentif dari pemerintah daerah.
Pada bulan Mei, Xi Jinping menjamu Presiden AS Donald Trump dan membahas batasan-batasan AI serta chip H200 dari Nvidia, yang mulai masuk ke China secara bertahap setelah larangan pemerintah dicabut. Xi Jinping dan Trump dijadwalkan bertemu kembali pada bulan September, dengan perlombaan AI sebagai agenda utama.
(red)
