Untuk mengejar target tersebut, SKK Migas mengambil langkah percepatan dengan memajukan jadwal tender proyek yang semula dirancang pada Oktober 2026 menjadi pertengahan Juli 2026, strategi kerja paralel antara proses tender, negosiasi komersial, dan konstruksi awal dinilai menjadi kunci utama agar proyek strategis nasional (PSN) ini tidak mengalami penundaan.
"Langkah percepatan ini kami lakukan karena penetapan FID membutuhkan kepastian biaya. Harga gas juga sudah terpetakan, di mana selisih harga ekspor LNG antara pembeli relatif tipis," tutur Djoko.
Dari sisi komersialisasi, Djoko mengonfirmasi bahwa negosiasi pasokan gas dengan sejumlah pembeli mancanegara (overseas buyers) telah rampung.
SKK Migas juga telah menandatangani persetujuan awal untuk tender-tender berskala besar pada Senin (13/7/2026).
Instansi tersebut juga merombak ketentuan pengadaan barang dan jasa guna menyederhanakan birokrasi proyek.
Beberapa hasil tender pekerjaan awal kini telah disetujui, termasuk pengerjaan fisik perimeter, pembangunan jalan akses, dan pembersihan lahan (land clearing) yang diamanatkan kepada konsorsium PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT ETI, dan PT Nindya Karya (Persero).
Selain itu, SKK Migas telah menyetujui rencana tender untuk fasilitas bawah laut subsea, umbilical, riser & flowline (SURF) serta gas export pipeline (GEP).
Persetujuan untuk tender onshore LNG (OLNG) dan floating production storage and offloading (FPSO) juga telah disahkan pada Senin, 13 Juli 2026.
Guna menjamin kepastian investasi bernilai US$20,9 miliar atau setara dengan kisaran Rp342 triliun tersebut, pemerintah memberikan jaminan stabilitas regulasi.
"Dukungan pemerintah dan SKK Migas terhadap sanctity of contract serta kepastian stabilitas regulasi untuk Proyek PSN Masela telah ditandatangani oleh Menteri ESDM bersama SKK Migas pada 10 Juli 2026," ujarnya.
Lapangan Abadi Masela akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 150 MMSCFD, serta 35.000 barel kondensat per hari untuk mengerek peningkatan produksi siap jual (lifting) migas nasional.
Investasi proyek LNG Abadi Masela senilai US$20,9 miliar tersebut sudah termasuk komponen tambahan US$1 miliar untuk teknologi tangkap dan simpan karbon atau carbon capture and storage (CCS).
Proses analisis dampak lingkungnan (Amdal) telah dituntaskan pada Februari 2026, dan mencakup elemen inti proyek dari pengeboran lepas pantai hingga fasilitas likuifikasi darat (onshore).
Pembangunan fisik proyek dilaporkan telah dimulai sejak Februari 2026, dan proses pembebasan lahan di Kepulauan Tanimbar dinyatakan rampung akhir Juni 2026.
Adapun, tiga BUMN—yaitu PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Nasional (Persero) Tbk. (PGAS) atau PGN, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) — telah menandatangani heads of agreement (HoA) sebagai calon offtaker domestik dari gas alam Blok Masela.
Sementara itu, tender engineering, procurement, and construction (EPC) ditargetkan berjalan sepanjang 2026, bersamaan dengan proses menuju keputusan investasi akhir atau FID.
Pemerintah pusat memberikan komitmen hak kelola atau participating interest (PI) sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku sebagai bagian dari skema manfaat bagi daerah.
Tadinya, pemegang PI Blok Masela a.l. Inpex Masela Limited sebesar 65%, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 20%, dan Petronas Masela Sdn. Bhd. 15%.
(wdh)
