“Dampak selisih kurs ini kan memberikan dampak inflatoir terhadap barang-barang industri yang berbahan baku impor,” ujarnya.
Di sisi lain, dia meyakini pemerintah sudah berkoordinasi dengan BI mengenai rupiah yang terus melemah bahkan bertengger di posisi Rp18.000/US$ dalam beberapa pekan terakhir.
“Karena Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin menjaga tidak menaikkan harga BBM [subsidi] itu sangat luar biasa menjaga inflasi kita, menjaga daya beli kita, daya beli masyarakat tentunya dan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan BI selalu berusaha ingin tetap menjaga stabilitas makroekonomi,” jelas Misbakhun.
Dalam kaitan itu, Politikus Partai Golkar itu tidak menampik sikap pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi akan berdampak terhadap belanja pemerintah yang membengkak.
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan tambahan belanja sebesar Rp132 triliun hingga akhir tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah yang membengkak imbas harga minyak dunia melambung.
Purbaya merevisi postur APBN 2026 lantaran target belanja naik 2,6% sehingga mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% hingga akhir tahun.
“Ya pasti, menimbulkan resiko belanja APBN yang menggunakan denominasi valas pasti akan mengalami tekanan dan penyesuaian. Bahkan saya dengar sudah mulai ada beberapa meminta eskalasi harga. Nah ini kan yang harus di, kita harus hati-hati menjaganya,” terang Misbakhun.
Rupiah Dijanjikan Menguat Juli 2026
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali menguat mulai Juli-Agustus 2026 setelah mengalami pelemahan beberapa bulan berturut-turut.
Perry menyebut kala itu nilai tukar rupiah secara year to date sudah di angka Rp16.900/US$. Dia meyakini rupiah akan kembali menguat seperti dalam rentang asumsi makro yakni Rp16.200/US$ - Rp16.800/US$.
Dia menjelaskan rupiah yang terus melemah saat ini merupakan faktor musiman lantaran pada April, Mei dan Juni terdapat permintaan yang tinggi terhadap valuta asing serta pembayaran dividen dan utang.
“Sehingga kenapa meyakini nanti insya Allah ada pengalaman dari kami. Kebetulan saya tidak ingin sombong, kebetulan saya memang hidup dari krisis ke krisis. 1997-1998 juga saya ikut di sana, 2008 global seperti itu, taper tantrum juga seperti itu, Covid juga begitu, memang tekanan-tekanan nilai tukar itu umumnya kalau Juli, Agustus, dan semuanya itu akan menguat,” jelas Perry dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (18/5/2026).
Di sisi lain, dia menyebut pelemahan rupiah terjadi karena faktor global dan juga faktor domestik. Perry mencontohkan pada Februari tahun lalu terdapat pengumuman kebijakan tarif resiprokal sehingga nilai tukar rupiah mencapai Rp17.000/US$ namun tidak lama kemudian kembali menguat.
“Nah, sekarang Februari tahun ini, terus ada perang Timur Tengah, sehingga menunjukkan risiko geopolitiknya tinggi banget. Yaitu tercermin kenapa CDS kita naik, itu risiko. Itu memang globalnya, saya tidak ingin menyalahkan global, ini semua negara menghadapi itu, global,” ujarnya.
(lav)
