Dia juga menyebut langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pajak melalui Coretax yakni interoperabilitas perangkat, nantinya ada pertukaran data antar internal Kementerian Keuangan terkait perpajakan di Indonesia.
Adapun tujuan adanya interoperabilitas di Coretax agar pengawasan pajak bisa lebih efektif karena data yang ada saling terintegrasi.
"Tujuannya satu, kita peroleh data internal, data eksternal yang lebih terstruktur, lebih terstandarisasi, siap divalidasi dan diintegrasikan untuk pengawasan pajak, presisi untuk pengambilan-pengambilan keputusan, dan tentu juga untuk memastikan keadilan dan kepercayaan dari wajib pajak," lanjut Bimo.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan memperluas pemeriksaan pajak dengan menggandeng aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga lain agar pemeriksaan bisa berjalan semakin baik dan efektif.
Dia menambahkan, Ditjen Pajak juga akan terus mengevaluasi Coretax agar penggalian potensi, penagihan, penegakan hukum bisa berjalan semakin baik menggunakan Coretax.
Berdampak Positif
Di sisi lain, Bimo menuturkan implementasi Coretax sejak 2025 mulai memberikan dampak positif terhadap administrasi perpajakan dan penerimaan negara.
Berdasarkan data Ditjen Pajak per Juli 2026, jumlah faktur pajak pada masa pajak yang sama meningkat 4,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah bukti potong (bupot) PPh Unifikasi tumbuh 10,72% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan bupot PPh Pasal 21 meningkat lebih tinggi, yakni 17,79%.
Dari sisi penerimaan, total penerimaan neto PPh Orang Pribadi melonjak 272,26% menjadi Rp8,78 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan bruto PPh Badan meningkat 56,8% menjadi Rp25,11 triliun.
Bimo juga mencatat tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap tinggi. Hingga Juli 2026, sebanyak 13.635.007 SPT Tahunan Pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak, dengan rata-rata 82.636 SPT diterima setiap hari.
"Dengan rata-rata pelaporan tahunan 82 ribu SPT par hari, kita pastikan kita jemput bola. Kita selalu responsif untuk memperbaiki kendala sistem, dan juga kita pastikan ke depan lebih simple dan lebih berkepastian hukum," jelas Bimo.
(lav)
