Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mengakui keterbatasan anggaran tahun anggaran 2027 belum cukup membiayai sejumlah layanan transportasi publik selama satu tahun penuh. 

Dari total kebutuhan anggaran Rp10,22 triliun, pemerintah baru memperoleh pagu anggaran Rp4,31 triliun atau sekitar 42% dari kebutuhan. Akibatnya, layanan Buy The Service (BTS) hanya teralokasi untuk operasional selama enam bulan, sementara layanan angkutan penyeberangan hanya dapat dibiayai selama tiga bulan.

"Berdasarkan re-design sistem perancangan dan penganggaran pagu indikatif Ditjen Prhubungan Darat tahun 2027 sebesar Rp4,31 triliun dibagi menjadi dua program, yaitu program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen."

"Untuk program infrastruktur konektivitas teralokasi Rp3,28 triliun. Mencakup, yang pertama infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp393,64 miliar. Kedua, pelayanan transportasi darat sebesar Rp1,85 triliun. Ketiga, keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp721,67 miliar," kata Aan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (13/7/2026). 

Detailnya, Aan menjelasakan untuk alokasi Program Infrastruktur Konektivitas, pemerintah tetap menganggarkan berbagai layanan transportasi, meliputi 313 layanan angkutan jalan perintis, 37 layanan angkutan kawasan strategis nasional, tujuh layanan angkutan barang perintis, serta layanan BTS di empat kota.