Untuk itu, dia menilai transisi dari kebijakan B40 yang berjalan selama tiga bulan sebelum pelaksanaan B50 secara penuh, sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui proses yang terukur.
"Dalam praktiknya, peningkatan volume dari B40 ke B50 bisa diserap secara bertahap oleh pasar. Hal yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah memastikan pasokan bahan baku dan kualitas produk biodiesel ini tetap terjaga secara berkelanjutan," tambahnya.
Bisman mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam hal teknis di lapangan. Pengawasan yang ketat terhadap rantai pasok dan keandalan infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
"Pengawasan distribusi dan kesiapan infrastruktur juga perlu jadi perhatian serius untuk B50 ini, agar potensi masalah yang muncul bisa langsung diredam dengan baik," ujar Bisman.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan B50 sudah tersebar di sekitar 57% stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan B50 sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, dan sejumlah titik Sulawesi.
Eniya menjelaskan selama tiga bulan terdapat masa transisi yang ditetapkan pemerintah. Nantinya, badan usaha BBM bisa menjual stok B40 hingga habis dalam masa transisi tersebut.
“[Sebanyak] 57% dari SPBU-nya Pertamina sudah ada. Jawa, Sumatra, terus sebagian Sulawesi ada, jadi mulai menyebar. Pertamina sudah melaporkan tadi bahwa 57% sudah tersalurkan,” kata Eniya kepada awak media usai peluncuran B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).
Eniya menjelaskan Pertamina membutuhkan waktu sekitar 2—3 bulan untuk menghabiskan seluruh stok solar B40, sebelum akhirnya dapat menjual solar B50.
Di sisi lain, terdapat badan usaha niaga BBM lainnya yang membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk menghabiskan stok solar B40.
“Pertamina perlu berapa bulan menyelesaikan stok B40? Nah, jawabannya adalah dua bulan. Untuk yang BBM yang lain kan ada 34 badan usaha blending-nya itu memerlukan waktu tiga bulan. Makanya, tertulis di kepmen kan ada masa transisi itu,” jelasnya.
Adapun, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan 126 terminal BBM untuk dapat menyalurkan BBM campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% itu terhitung mulai 1 Juli 2026.
“Seluruh terminal BBM Pertamina Patra Niaga yang berjumlah 126 unit telah siap mendistribusikan B50 mulai 1 Juli 2026,” tutur Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).
Nantinya, B50 akan didistribusikan ke seluruh SPBU dan agen penyalur minyak solar (APMS) milik Pertamina melalui produk Biosolar dan Dexlite secara bertahap sesuai dengan arahan Kementerian ESDM.
Roberth mengatakan, sebagai awalan, perseroan akan mendistribusikan B50 sebanyak 37,92 juta liter B50 pada 1 Juli 2026.
Dia juga menambahkan ke depannya, PT PPN akan menyalurkan B50 hingga mencapai 87,27 juta liter per hari untuk skala nasional.
Dalam perkembangannya, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, pada tahap awal atau tahap transisi, Pertamina menyalurkan B50 ke beberapa wilayah diantaranya Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kota Balikpapan, hingga Kota Makassar.
Distribusi awal ini dilakukan melalui 29 terminal BBM dari total 126 terminal BBM milik Pertamina.
“Sebanyak 29 dari 126 terminal Pertamina sudah mulai mendistribusikan B50 mulai 1 Juli 2026 sesuai ketetapan dari pemerintah. Sementara itu, 29 terminal BBM ini mencakup sebagian besar di Sumatra dan Pulau Jawa, Balikpapan dan Makassar,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (8/7/2026).
(smr/wdh)
