"Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) itu mulai terurai," kata Mona Yacoubian, Direktur Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Namun saya tidak yakin kesepakatan itu akan benar-benar runtuh, karena saya rasa kedua belah pihak sama-sama tidak berkepentingan untuk kembali ke konflik berskala penuh."
Pada awal pekan ini, muncul harapan—yang didorong oleh mediator dari Qatar dan juga Presiden Donald Trump—bahwa perundingan dapat kembali dimulai segera setelah prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang berlangsung selama sepekan berakhir. Namun ketika pemimpin tertinggi Iran tersebut dimakamkan pada Kamis, lebih dari empat bulan setelah ia terbunuh dalam pembunuhan pada hari pertama konflik, tidak ada satu pun pihak yang tampak meyakini bahwa perundingan akan segera dilanjutkan.
Amerika Serikat dan Iran saling menuduh telah melanggar gencatan senjata sepanjang pekan ini. Namun, bentrokan terbaru serta dimulainya kembali kampanye tekanan ekonomi oleh Presiden Donald Trump telah semakin meningkatkan ketegangan.
Departemen Keuangan AS pada Selasa mencabut pengecualian (waiver) atas sanksi terhadap minyak Iran yang sebelumnya diberikan bulan lalu. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Menurut Brett Erickson, Managing Principal di Obsidian Risk Advisors, keputusan itu justru mengurangi sebagian daya tawar Amerika Serikat dalam proses negosiasi.
Kesimpulannya, kata Erickson, "Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) ini, dalam bentuknya saat ini, sudah mati."
'Buang-Buang Waktu'
Pernyataan tersebut sejalan dengan komentar Trump pada KTT NATO di Turki pekan ini. Dalam kesempatan itu, ia menyebut para pejabat Iran sebagai "sampah" (scum) dan mengatakan bahwa pembicaraan lanjutan hanya akan menjadi "buang-buang waktu". Meski demikian, Presiden AS itu menambahkan bahwa para utusannya tetap dapat mengupayakan tercapainya kesepakatan jika mereka menilai hal tersebut memungkinkan.
Apabila perundingan kembali digelar, hasilnya kemungkinan akan berupa kesepakatan yang berbeda dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) saat ini, menurut Tom Warrick, peneliti senior di Atlantic Council.
"Saya tidak tahu apakah nota kesepahaman ini akan tetap menjadi dasar bagi proses selanjutnya," ujarnya. "Saya membayangkan kedua belah pihak akan bersikeras memperjelas sejumlah perubahan sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai siapa yang benar."
Lalu lintas kapal di Selat Hormuz hampir sepenuhnya terhenti pada Kamis. Desakan Iran bahwa negara itu tetap memiliki kendali atas jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu dari banyak isu yang masih memisahkan posisi kedua pihak. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) pada Kamis menegaskan bahwa "Iran tidak menguasai Selat Hormuz."
Meski demikian, Amerika Serikat belum kembali memberlakukan blokade yang sebelumnya dicabut berdasarkan ketentuan dalam MoU. Namun, Trump pada Rabu mengisyaratkan bahwa langkah tersebut masih mungkin diambil.
Jika hal itu terjadi, maka itu akan menjadi salah satu sinyal bahwa nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) telah benar-benar runtuh, kata Behnam Ben Taleblu, Direktur Senior Program Iran di Foundation for Defense of Democracies. Tanda lainnya dapat berupa penerapan sanksi baru oleh Amerika Serikat atau pengerahan pasukan militer tambahan AS ke kawasan.
"Hingga Anda melihat langkah-langkah tersebut, anggap saja MoU itu seperti hantu yang masih beroperasi di balik layar," ujar Taleblu, merujuk pada nota kesepahaman tersebut.
Trump, yang menghadapi tekanan politik di dalam negeri akibat dampak perang terhadap harga bensin menjelang pemilu paruh waktu (midterm elections) pada November, tampaknya tidak memiliki keinginan untuk terus melanjutkan kampanye militernya dalam waktu lama.
"Saya rasa perang ini tidak akan dimulai lagi," kata Trump mengenai konflik tersebut saat menghadiri KTT NATO pekan ini. "Saya pikir semuanya akan selesai dengan sangat cepat."
(bbn)
