Untuk itu, dia mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil sampel batu bara di stockpile PLTU yang diduga terdapat praktik kecurangan tersebut.
Setelah itu, aparat dinilai dapat menelisik dokumen terbitan surveyor untuk mencocokan kualitas dan kontrak.
Dia juga menegaskan data terkait dengan tata niaga batu bara sudah terekam dalam sistem milik Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, dan Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan (KSOP) Ditjen Perhubungan.
“Termasuk mengambil sampel batu bara di setiap stockpile batu bara di PLTU seluruh Indonesia, menyelisik surveyor yang ditunjuk antara PLN EPI dengan pemasok batu bara yang menerbitkan sertifikat analisis batu bara" tegas Yusri.
Sebagai informasi, Kortastipidkor Bareskrim Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada PLTU periode 2018—2026 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto menjelaskan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang melibatkan sejumlah perusahaan, yakni PT UBP dan PT BRA.
Dalam perkara tersebut, nilai kerugian negara dapat mencapai Rp5 triliun. Akan tetapi, besaran kerugian negara tersebut akan dihitung secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, Dirtindak Kortastipidkor Brigjen Pol. Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana menjelaskan, dugaan modus operandi antara lain manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi kuantitas pasokan, hingga dugaan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.
Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut juga berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah a.l. Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek.
"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian akibat terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Namun demikian, nilai kerugian tersebut masih bersifat sementara dan saat ini masih dikoordinasikan dengan BPK RI untuk dilakukan audit investigatif secara resmi," kata Roberthus melalui siaran pers, Senin (6/7/2026).
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batu bara PT PLN (Persero) agar insiden kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang sempat terjadi pada 2022 tidak terulang.
Bahlil mengaku cukup geram jika kondisi pada 2022 tersebut kembali terulang tahun ini. Walhasil, tim tersebut dibentuk untuk mengawasi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN dan swasta.
Bahlil bahkan membuka potensi melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam tim besutannya tersebut.
“Kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. [Pada] 2022 juga begini. Masak tiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Dia mengelaborasi tim tersebut terdiri atas perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.
“Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tuturnya.
Adapun, saat ini, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan atau domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan-perusahaan batu bara sebesar kurang lebih 190 juta ton.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus. Pasokan batu bara untuk PLN baru terkontrak sebanyak 134 juta ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 20 juta ton.
(azr/wdh)
