"Jika cukup banyak senator yang pro-Duterte memandang lebih bijaksana meninggalkan kubu Duterte karena diyakinkan oleh beratnya dugaan pelanggaran yang dilakukan, dan jika para senator benar-benar memberikan suara berdasarkan bukti, maka pihak yang mendukung pemakzulan bisa mencapai 16 suara," ujar profesor di Universitas Waseda yang juga pakar politik Filipina, Yuko Kasuya.
Wakil presiden telah diperintahkan hadir di hadapan pengadilan pemakzulan pada Senin. Persidangan yang diperkirakan berlangsung selama berbulan-bulan itu dipastikan akan menjadi perhatian utama di negara berpenduduk 113 juta jiwa tersebut. Setiap tanda ketidakstabilan politik berpotensi menekan peso, yang tahun ini telah melemah 4% terhadap dolar AS, serta pasar saham yang hanya naik 2%, jauh tertinggal dibandingkan kenaikan 21% indeks acuan Asia milik MSCI Inc. Kasuya menyebut hasil persidangan ini sebagai sesuatu yang "sangat menentukan" bagi pemilihan presiden 2028.
Jika dibebaskan, Duterte akan tetap dapat mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2028, di mana ia saat ini memimpin berbagai survei. Marcos, yang secara konstitusional hanya dapat menjabat satu kali selama enam tahun, berpotensi menyerahkan kekuasaan kepada penerus yang selama ini menjadi pengkritiknya, terutama karena menyerahkan ayah Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.
Hasil persidangan ini juga memiliki dampak internasional. Marcos berupaya mempererat hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, terutama untuk menghadapi sikap China yang semakin agresif di Laut China Selatan. Sebaliknya, pemerintahan Rodrigo Duterte dulu memilih mendekat ke China, dan Sara Duterte bahkan menilai Marcos tidak memiliki "kebijakan luar negeri yang benar-benar independen."
Bloomberg menghubungi atau berupaya menghubungi seluruh 24 senator Filipina untuk laporan ini. Namun, satu senator masih bersembunyi dan satu lainnya telah ditahan atas kasus korupsi. Sebanyak 22 senator diperkirakan akan bertindak sebagai hakim dalam persidangan, dan dua senator yang bersekutu dengan Duterte menyatakan bahwa jaksa tidak mungkin memenangkan perkara tersebut.
"Mereka tidak memiliki cukup suara untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara," kata Senator Imee Marcos dalam wawancara pada akhir Mei. Imee merupakan saudara kandung Presiden Marcos, namun hubungan keduanya kini merenggang.
"Ini adalah upaya yang sia-sia," ujar Senator Rodante Marcoleta, sekutu Duterte lainnya, dalam wawancara terpisah.
Namun, kubu Duterte kehilangan mayoritas tipis sekaligus kendali atas Senat bulan lalu setelah seorang anggotanya ditangkap dalam kasus korupsi, sementara anggota lainnya kembali bersembunyi karena khawatir pemerintah Marcos akan mengeksekusi surat perintah penangkapan dari ICC. Dua senator lain juga meninggalkan blok yang bersahabat dengan Duterte, meski sembilan anggota yang tersisa secara teknis masih cukup untuk menggagalkan upaya pemakzulan.
Senator Erwin Tulfo, yang berada di kubu mayoritas, mengatakan hakim senator memiliki kewajiban untuk "memutus perkara semata-mata berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan pemakzulan."
Sementara itu, Senator Risa Hontiveros, yang tidak berpihak kepada Marcos maupun Duterte, mengingatkan agar tidak terburu-buru memprediksi hasil persidangan.
"Beberapa rekan mengatakan, 'jangan berasumsi bahwa hanya karena saya berada di kubu mayoritas atau minoritas, saya pasti akan memilih menghukum atau membebaskan'," kata Hontiveros dalam wawancara pekan lalu.
Hontiveros, yang juga terbuka untuk menantang Duterte pada pemilu 2028, mencatat bahwa meski konstitusi mensyaratkan dukungan dua pertiga dari 24 anggota Senat untuk memvonis bersalah, absennya dua senator menimbulkan pertanyaan hukum mengenai cara menghitung syarat dua pertiga tersebut.
Ketegangan meningkat pekan lalu ketika Kantor Ombudsman, yang dipimpin mantan menteri kehakiman Marcos, mengajukan dakwaan korupsi besar terhadap Senator Marcoleta karena diduga tidak melaporkan sumbangan kampanye.
Marcoleta, yang merupakan anggota gereja berpengaruh yang menggelar aksi protes di Manila pekan lalu, mengatakan tuduhan yang "direkayasa" itu bertujuan mencegahnya ikut dalam persidangan Duterte.
Jaksa juga mendorong pembukaan data pajak Duterte serta ingin menghadirkan perwakilan bank dan pejabat pemerintah sebagai saksi dalam persidangan. Salah satu saksi yang tercantum adalah seorang juru sita pengadilan yang dilaporkan pernah dipukul Duterte pada 2011 ketika ia masih menjabat Wali Kota Davao, sebagai bukti adanya "kecenderungan menggunakan kekerasan."
Kantor Wakil Presiden tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, penasihat hukumnya menyatakan pihak pembela yakin dengan posisi mereka.
"Jaksa berhak menghadirkan saksi yang mereka yakini dapat mendukung perkara mereka, sebagaimana pihak pembela juga berhak menguji kesaksian mereka melalui pemeriksaan silang dan menghadirkan bukti sendiri," kata pengacara Duterte, Michael Poa.
Persidangan yang berlangsung lama dan mengungkap berbagai penyimpangan akan merugikan Duterte. Namun, jika dibebaskan, hal itu akan menciptakan "rasa pembenaran" dan semakin membangkitkan semangat para pendukungnya, menurut Presiden perusahaan konsultan pencitraan politik Agents International Inc., Alan German.
German juga mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu terhadap Rodrigo Duterte yang kini berusia 81 tahun selama ditahan di Den Haag, hal itu justru akan semakin meningkatkan peluang Sara Duterte pada pemilihan presiden 2028.
"Itu akan menjadi suntikan adrenalin besar bagi kampanyenya, seratus persen," ujar German.
Selain persidangan pemakzulan, wakil presiden juga menghadapi laporan dugaan korupsi dan korupsi besar di Kantor Ombudsman terkait penyalahgunaan dana publik.
Marcos mengatakan akan jauh lebih mudah jika Duterte menjawab langsung tuduhan yang dialamatkan kepadanya, bukan melalui pengacara.
"Kalau saya yang dituduh, saya mungkin akan bersikeras hadir meskipun pengacara melarang. Kalau mereka menyarankan saya tidak hadir, saya justru akan tetap datang," kata Marcos kepada wartawan pekan lalu saat mengakhiri kunjungannya ke Kanada.
Namun, saudara perempuan presiden, Senator Imee Marcos, menilai pemerintahan adiknya memiliki "kepentingan besar" untuk menyingkirkan wakil presiden dari jabatannya.
Persidangan ini berlangsung ketika Filipina menghadapi situasi yang semakin terpolarisasi. Meski pekan lalu Bank Dunia menaikkan status Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas, prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan jauh lebih lambat.
Selain skandal korupsi proyek pekerjaan umum, negara yang bergantung pada impor minyak tersebut juga menghadapi salah satu tingkat inflasi tertinggi di kawasan akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran.
Investor akan mencermati perkembangan politik di Filipina, negara yang memiliki sejarah ketidakstabilan politik. Pada 2001, Presiden Joseph Estrada dipaksa mundur setelah persidangan pemakzulannya gagal dilanjutkan dan gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran dirinya.
Hontiveros berharap persidangan pemakzulan dapat dibuka sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ia mengakui segala kemungkinan masih dapat terjadi.
"Siapa yang tahu? Semua prediksi bisa saja meleset," ujarnya.
(bbn)
