Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah China melayangkan peringatan hukum resmi kepada Jepang dan Filipina terkait rencana negosiasi batas wilayah maritim kedua negara tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk meningkatkan tekanan terhadap dua sekutu utama Washington di kawasan, yang tengah berupaya menghadapi meningkatnya aktivitas maritim Beijing.

Kementerian Sumber Daya Alam China menegaskan bahwa rencana pembahasan batas wilayah tersebut "merupakan tindakan melanggar hukum internasional" dan mendesak kedua negara itu untuk beralih memulai pembicaraan dengan Beijing. Demikian kutipan pandangan hukum yang dirilis kementerian tersebut pada Kamis (2/7).

Dokumen yang dikeluarkan oleh Institut Urusan Maritim China di bawah kementerian tersebut menyatakan bahwa perundingan itu tidak sah karena diinisiasi "tanpa konsultasi dengan China." Laporan tersebut juga memperingatkan negara-negara lain agar menghindari "risiko politik" jika memberikan bantuan atau mengakui keabsahan perundingan tersebut.

Selain itu, dokumen tersebut juga menegaskan bahwa "Jepang dan Filipina tidak boleh melibatkan otoritas Taiwan dalam proses apa yang disebut 'penetapan batas wilayah' dalam bentuk apa pun." "Jika tidak, tindakan tersebut akan menjadi provokasi berat terhadap prinsip Satu China (One-China principle)," tulis pernyataan dalam pandangan hukum tersebut.