Menurutnya, teknologi tersebut masih berfungsi sebagai pendukung keputusan klinis bagi dokter dan belum bisa menggantikan penilaian medis secara menyeluruh.
"Sampai hari ini AI hanya memberikan keluaran atau kemungkinan penyakit. Sifatnya masih membantu dokter, belum bisa mandiri. Mungkin suatu hari nanti bisa, tetapi sampai hari ini belum. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau sampai salah diagnosis atau salah pengobatan, itu berbahaya," ujarnya.
Karena itu, Slamet menilai usulan penggunaan AI untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah belum layak diterapkan sebagai pengganti dokter.
"Untuk saat ini AI sebaiknya hanya sebagai alat bantu dokter, belum bisa menggantikan dokter sepenuhnya," katanya.
Di sisi lain, Slamet menilai persoalan layanan kesehatan di daerah bukan disebabkan kurangnya jumlah dokter secara nasional, melainkan distribusi tenaga medis yang belum merata.
"Jumlah dokter saat ini kurang lebih 220 ribu di seluruh Indonesia. Itu mengumpul di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Di Jakarta saja kelebihan sekitar 6 ribu dokter," ujarnya.
Menurut dia, solusi yang dibutuhkan adalah pemerataan distribusi dokter dengan dukungan anggaran pemerintah.
"Saya hitung, untuk menempatkan 2.000 dokter spesialis di daerah-daerah terpencil, itu hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp2,4 triliun per tahun. Kecil. Bandingkan dengan anggaran pelayanan kesehatan yang jumlahnya sekitar Rp20 triliun. Jadi kalau anggaran SDM kesehatan dialokasikan Rp10 triliun saja, sebenarnya persoalan ini sudah selesai," kata Slamet.
Ia menegaskan jumlah dokter umum sebenarnya sudah lebih dari cukup. Menurutnya, kekurangan hanya terjadi pada beberapa dokter spesialis tertentu, sedangkan persoalan utamanya adalah distribusi tenaga medis yang belum merata.
"Kesimpulannya, sebenarnya jumlah dokter umum saat ini sudah lebih dari cukup. Untuk dokter spesialis, yang kurang hanya beberapa bidang tertentu, misalnya jantung dan radiologi. Secara keseluruhan, jumlah dokter spesialis sebenarnya sudah cukup, hanya saja mereka mengumpul di kota-kota besar. Jalan keluarnya adalah segera melakukan distribusi dokter. Anggaran yang dibutuhkan untuk 2.000 dokter spesialis sekitar Rp2,4 triliun per tahun, sedangkan untuk 1.000 dokter umum sekitar Rp300 miliar," ujarnya.
Slamet juga menyoroti rendahnya kesejahteraan dokter yang bertugas di daerah. Menurutnya, selain penghasilan yang relatif kecil, pembayaran hak dokter juga kerap terlambat hingga berbulan-bulan sehingga banyak yang memilih kembali ke kota besar.
"Take-home pay dokter di daerah kecil sekitar sepertiga dari yang seharusnya. Akhirnya mereka hanya bertahan beberapa tahun lalu kembali lagi ke kota. Selain itu, pembayaran sering terlambat sampai tiga bulan, bahkan enam bulan. Banyak demo dokter karena enam bulan tidak dibayar," kata Slamet.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, merangsang kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi lain untuk membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan dan dokter di sejumlah daerah di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Kesehatan saat membahas tantangan pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah yang masih mengalami kekurangan dokter dan tenaga medis.
Nihayatul menilai teknologi AI yang kini telah dimanfaatkan di berbagai sektor dapat mendukung layanan kesehatan, khususnya di daerah yang akses terhadap dokter masih terbatas.
"Saya bukan orang medis, Saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI,” kata Nihayatul dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Kamis (25/6).
(dec)
