“Terkadang, diskusi mengenai kedaulatan AI berubah menjadi gagasan bahwa sebuah negara harus membangun atau memiliki seluruh bagian ekosistem AI secara penuh, mulai dari model, data hingga aplikasinya. Pemikiran seperti itu, meskipun dapat dipahami, tidak realistis dan mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi banyak negara,” kata Josephine pada sebuah acara di Jakarta, Rabu (17/6/2026)

Teo menilai, biaya yang dibutuhkan untuk membangun seluruh rantai nilai AI sangat besar. Pada saat bersamaan, sebagian besar khususnya negara di ASEAN masih memiliki prioritas pembangunan lain yang tidak kalah penting, seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Meski begitu, dia menyebut, kawasan ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan AI dunia karena didukung populasi muda, ekonomi digital yang berkembang pesat, serta investasi besar-besaran pada infrastruktur digital dan pusat data.

“Kekuatan Asia tidak pernah datang dari keseragaman. Kekuatan itu selalu berasal dari kemampuan kita untuk bekerja bersama meskipun berbeda. Selama Asia Tenggara terus bergerak maju bersama, kita dapat mencapai lebih banyak,” sebutnya.

Josephine menekankan bahwa tujuan utama negara-negara ASEAN seharusnya bukan memiliki seluruh teknologi AI secara mandiri, melainkan memastikan kemampuan memanfaatkan dan mengendalikan teknologi tersebut untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi nasional. Menurut dia, terdapat tiga hal yang lebih penting untuk didahulukan.

Pertama, kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan menguasai AI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kemampuan membuat pilihan strategis mengenai mitra, teknologi, dan investasi yang tepat. Ketiga, membangun ekosistem AI domestik yang kuat melalui institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, serta pengembangan talenta digital.