"Tadi sudah disampaikan juga, ini kan sesuatu yang sudah kami sampaikan sejak awal. Bagi saya program ini desainnya sejak awal memang bermasalah. Sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan yang kita ketahui, ya jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan," katanya.
Charles mengungkapkan, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, terdapat kelebihan sekitar 7.200 titik layanan. Sementara itu, sekitar 13.000 titik lainnya masih dalam proses pembangunan sehingga total titik yang tersedia dan akan beroperasi diperkirakan mencapai 40.000 titik.
"Nah mereka meminta waktu. Mungkin satu bulan ke depan, saya belum tahu berapa lama. Tapi saya rasa dalam sebulan ini mereka sudah memiliki rencana blueprint-nya akan seperti apa," ujar Charles terkait rencana evaluasi dan perancangan ulang program MBG.
Ia mengatakan salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengombinasikan dapur MBG yang ada saat ini dengan dapur sekolah atau school based kitchen di sejumlah daerah agar pelaksanaan program lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Charles juga mendorong agar sasaran program lebih difokuskan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dari keluarga Desil 1 hingga Desil 3. Menurutnya, dengan jumlah penerima manfaat yang lebih terukur, kebutuhan anggaran negara dapat ditekan secara signifikan.
"Kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi gizi anak-anak termasuk pengurangan stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan," katanya.
"Sehingga kalau misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta, bahkan katakanlah 30 juta, maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp200 triliun. Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup. Dan ini akan sangat menghemat APBN kita," lanjut Charles.
Terkait sumber pendanaan tambahan program MBG, Charles mengaku hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci pos anggaran yang akan digunakan. Namun, ia berharap kebutuhan anggaran program tidak diambil dari sektor pendidikan.
"Saya pribadi berharap tidak diambil dari pos pendidikan. Tapi memang belum disampaikan ke kita," pungkasnya.
(dec)
