Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran program tersebut harus dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20% APBN.

"Dengan ditariknya porsi terbesar dari anggaran pendidikan, tentu pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, baik melalui penambahan pos anggaran baru, realokasi dari pos anggaran lain di luar pendidikan, maupun melalui dana cadangan. Namun, keputusan konkretnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR," ujar Hetifah dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Hetifah menyambut baik putusan MK yang menegaskan Program MBG bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, yakni memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

"Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20% harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi," katanya.