Sementara itu, program dukungan manajemen merupakan anggaran yang akan digunakan untuk dukungan terhadap pelaksana tugas dan fungsi unit kerja, termasuk untuk mendukung program-program teknis seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, hingga belanja teknologi informasi.
Menariknya, usulan pagu 2027 tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran Ditjen Pajak tahun 2026 setelah efisiensi yang mencapai sekitar Rp5,42 triliun.
Bimo menyebut tren anggaran DJP dalam lima tahun terakhir terus menurun, sementara target penerimaan negara terus meningkat.
Dari total usulan anggaran 2027, sekitar 89,2 persen atau Rp 4,81 triliun akan dialokasikan untuk mendukung fungsi inti (core function) DJP yang melibatkan sekitar 37.470 pegawai.
Sisanya sebesar Rp583 miliar digunakan untuk fungsi pendukung dengan alokasi sekitar 5.965 pegawai.
Bimo memerinci, anggaran fungsi inti akan difokuskan pada lima area utama, yakni penguatan data dan sistem informasi perpajakan sebesar Rp679 miliar, perluasan basis pajak Rp919 miliar, pelayanan dan penguatan kepercayaan publik Rp 665 miliar, pengawasan dan penegakan hukum Rp1,97 triliun, serta kebijakan perpajakan Rp578 miliar.
Menurut Bimo, dukungan anggaran tersebut penting untuk memperkuat strategi peningkatan tax ratio melalui pemanfaatan data dan teknologi, perluasan basis pajak, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan penegakan hukum yang tetap mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Mohon berkenanan pimpinan dan bapak/ibu anggota Komisi XI DPR RI untuk menyetujui usulan rencana kerja dan pagu indikatif DJP tahun anggaran 2027 sebesar Rp 5.402.056.236," ucap Bimo.
(lav)
