Dua Pilihan
Lebih lanjut, Rizal menyebut pemerintah tengah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat terkait dengan kebijakan kuota bensin bersubsidi Pertalite tahun ini.
“Antara menambah kuota subsidi yang membebani APBN tadi, atau melakukan pembatasan distribusi yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, risiko utama tetap mengintai dari sisi belanja negara meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memproyeksikan dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional cenderung terbatas karena posisinya yang bukan merupakan bahan bakar utama moda transportasi umum dan logistik.
“Kalau tren penurunan kelas konsumsi harian ini terus berlanjut ke kuartal berikutnya, tekanan terhadap kuota BBM subsidi diproyeksikan datang lebih awal dari estimasi semula,” ungkapnya.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi sebelumnya juga memprediksi subsidi JBKP atau Pertalite bakal melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 29,26 juta kl, gegara migrasi konsumsi dari Pertamax.
Fahmy berpendapat disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax yang mencapai Rp6.250/liter saat ini berpotensi membuat masyarakat lebih memilih BBM bersubsidi alih-alih bensin RON 92 itu.
Jika situasi tersebut terjadi, dia memprediksi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kompensasi dan subsidi energi berisiko membengkak.
Tidak hanya itu, kuota BBM bersubsidi juga berpotensi perlu ditambah untuk memitigasi kelangkaan dan antrean panjang.
“Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pascakenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi,” kata Fahmy.
Untuk diketahui, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota subsidi JBKP Pertalite untuk 2026 sebesar 29,267 juta kl.
Berdasarkan data per 17 Mei 2026, serapan JBKP Pertalite pada Januari—17 Mei 2026 sudah mencapai 10,45 juta kl atau lebih kecil 525.646 kl dari kuota per 17 Mei sebesar 10,98 juta kl.
Jika dibandingkan dengan kuota sepanjang 2026, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 35,74% dari kuota sebesar 29,26 juta kl.
Sementara itu, stok BBM bersubsidi jenis Pertalite per 18 Mei 2026 mencapai 16 hari, sementara standar minimum yang ditetapkan pemerintah tercatat sebesar 18,2 hari.
Sebelumnya, Purbaya meyakini kenaikan harga Pertamax yang diumumkan Pertamina pada Rabu (10/6/2026) tidak akan berdampak terlalu signifikan terhadap inflasi, lantaran bensin RON 92 itu lebih banyak digunakan oleh konsumen ritel alih-alih industri.
“Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax tidak dipakai angkutan barang,” ujarnya kepada awak media selepas rapat di Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Meski begitu, Purbaya mengakui adanya potensi migrasi konsumen ke Pertalite akibat kenaikan harga Pertamax.
“Pasti ada berapa persen yang pindah [ke Pertalite]. Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” kata Purbaya.
Purbaya juga sempat menyebut Kementerian Keuangan belum menghitung mengenai persentase peralihan konsumsi tersebut hingga beban APBN untuk membayar dana kompensasi energi.
Di sisi lain, Kementerian ESDM masih berupaya agar kuota Pertalite yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan usai Pertamina mengerek harga Pertamax 92 ke Rp16.250 per liter.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kementerian bakal terus memantau realisasi penyaluran Pertalite, guna menjaga kondisi keuangan negara lantaran risiko konsumsi yang berlebih tahun ini.
“[Hal] yang penting [kebutuhan] masyarakat terpenuhi, tetapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat,” kata Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (11/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Anggia mengklaim harga keekonomian BBM RON 92 setara Pertamax di sejumlah negara berada di sekitar Rp20.000—Rp21.000 per liter.
Dengan demikian, dia menilai harga Pertamax Rp16.250/liter masih terbilang rendah dari harga bensin RON 92 di sejumlah negara tetangga.
“Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun, ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive,” ujarnya.
Adapun, anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipagu senilai Rp381,3 triliun untuk BBM, gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg, dan listrik.
(wdh)
