Arus Kas
Akan tetapi, dia menduga Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) juga menjalankan fungsi public service obligation (PSO), sehingga sempat menahan harga Pertamax Rp12.300/liter selama beberapa bulan terakhir.
Untuk itu, Fasial menilai kebijakan kenaikan harga Pertamax juga memberikan dampak positif bagi arus kas Pertamina.
Apalagi, kini Pertamina tak lagi menanggung selisih harga jual Pertamax dengan harga keekonomiannya.
“Namun, ketika sudah berlangsung terlalu lama sehingga dalam hitung-hitungan bisnis ini sudah makin banyak kerugian, ya satu waktu tertentu pasti akan dinaikkan. Artinya, kalau menurut saya, kenaikan harga Pertamax ini sudah sangat-sangat diprediksi ya, tinggal menunggu waktu saja,” tegasnya.
Faisal juga mewaspadai terjadinya migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sebab harga kedau jenis bensin tersebut memiliki disparitas yang cukup besar, mencapai Rp6.250/liter.
Akan tetapi, dia meyakini pengetatan penyaluran BBM bersubsidi Pertalite dan Solar yang dilakukan pemerintah dapat memitigasi migrasi konsumsi Pertamax ke BBM bersubsidi.
“Nah jadi peralihan konsumen dari Pertamax ke kelas di bawahnya itu juga sangat susah untuk dilakukan untuk pada saat sekarang karena kontrol dalam hal penggunaan dan juga ada kuota, ada pembatasan dari suplai yang untuk Pertalite dan juga Solar,” ujar Faisal.
Sebelumnya, Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan Pertamax merupakan BBM nonsubsidi dan harganya ditentukan sesuai mekanisme pasar, yakni mempertimbangkan harga minyak mentah dunia dan faktor lainnya.
Di sisi lain, Anggia juga menyatakan kenaikan harga Pertamax dilakukan untuk menjaga industri hilir migas tetap bergairah. Penyebabnya, kata dia, penyesuaian harga BBM RON 92 juga dilakukan oleh operator SPBU swasta.
“Kalau bicara BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, harganya ini kan memang mekanismenya dilepaskan ke harga pasar. Jadi ketika harga minyak ini naik, mau tidak mau ada penyesuaian,” kata Anggia kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (11/6/2026).
Selain itu, dia mengakui terdapat potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite usai harga BBM nonsubsidi RON 92 tersebut mengalami kenaikan sebesar 32% menjadi Rp16.250/liter.
Kendati begitu, Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mendorong pemanfaatan subsidi tepat sasaran melalui sejumlah langkah pengetatan.
“Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya, saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Namun, Menteri ESDM sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah,” kata Anggia.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) awal pekan ini mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter.
Keputusan itu diambil setelah Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah dan mengevaluasi harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti aturan yang berlaku.
“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” kata Roberth dalam pengumuman resmi, Rabu (10/6/2026).
Dia juga mengungkapkan harga BBM bersubsidi jenis bensin dan solar atau Pertalite serta Solar, tetap ditahan harganya masing-masing Rp10.000/liter dan Rp6.800/liter.
Di sisi lain, Roberth sempat mengonfirmasi negara bakal memberikan kompensasi energi atas selisih nilai keekonomian Pertamax dengan harga jualnya, usai perseroan menahan harga bensin RON 92 nonsubsidi tersebut sejak 1 April 2026.
Roberth mengungkapkan harga keekonomian Pertamax sudah menembus sekitar Rp17.000-an/liter. Namun, atas hasil diskusi dengan pemerintah, perseroan memutuskan menahan harga Pertamax di level Rp12.300/liter sejak April.
Roberth mengungkapkan perseroan bakal menanggung selisih harga jual dan keekonomian Pertamax terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah bakal membayarkan kompensasi energi dengan besaran yang bakal didiskusikan dan dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.
“Ya, kurang lebih begitu kalau range hargannya [Pertamax di sekitar Rp17.000-an/liter],” kata Roberth ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).
“Untuk selisih, karena harga ditahan setiap bulan, diberikan kompensasi dari pemerintah untuk selisihnya setelah pembahasan.”
(azr/wdh)
