Bagaimanapun, dia tidak menampik risiko migrasi konsumsi ke Pertalite tetap terbuka lebar selepas harga Pertamax dinaikkan. Terlebih, selisih harga Pertalite dan Pertamax kini terpaut Rp6.250/liter.
Dia mengamini konsumen pasti akan mencari harga yang paling rendah, walakin perkiraan volume migrasinya masih belum dihitung secara lebih mendalam.
“Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan. Nanti kita akan melihat dampaknya seperti apa. Pemerintah mungkin sempat menunda [kenaikan harga Pertamax]. Pertamax Turbo kan sudah terakumulasi [naik harga], tetapi kan Pertamax belum. Nah, sekarang kan Pertamax mulai dilakukan penyesuaian.”
Bahas Stimulus
Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan parlemen juga sedang mendiskusikan dengan pemerintah terkait dengan kemungkinan-kemungkinan pemberian stimulus baru kepada masyarakat di tengah kenaikan harga BBM tersebut.
“Sedang didiskusikan. Sudah dibahas, sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi sektor stimulus atau insentif. [Hal] yang pasti, biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan yang berimpitan dengan Pertalite. Nah, kami ingin memastikan apa yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” tuturnya.
Hari ini, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter.
Keputusan itu diambil setelah Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah dan mengevaluasi harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti aturan yang berlaku.
“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” kata Roberth dalam siaran pers, Rabu (10/6/2026).
Dia juga mengungkapkan harga BBM bersubsidi jenis bensin dan solar atau Pertalite serta Solar, tetap ditahan harganya masing-masing Rp10.000/liter dan Rp6.800/liter.
Sekadar catatan, anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipagu senilai Rp381,3 triliun untuk BBM, gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg, dan listrik.
(wdh)
