Dukungan serupa juga disampaikan Fraksi PAN melalui Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) 2027 yang dipatok di kisaran US$70–90 per barel.
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menyampaikan usulan agar asumsi ICP dinaikkan menjadi US$90–105 per barel, disertai dorongan untuk mengoptimalkan lifting minyak hingga mencapai 615 ribu barel per hari.
PDIP Soroti Pembiayaan Program Prioritas
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pendanaan berbagai program prioritas pemerintah tetap dijaga sehingga tidak memperlebar defisit anggaran maupun menambah beban utang negara.
“Prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Haris Turino saat membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memusatkan arah kebijakan fiskal pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) beserta 60 program turunannya yang dinilai perlu didukung alokasi anggaran memadai, indikator yang terukur, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
PDI-P juga menyoroti target pendapatan negara 2027 sebesar 11,8%-12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang dinilai masih cukup jauh dari sasaran 18% pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Karena itu, fraksi tersebut mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, sekaligus memastikan belanja negara tetap difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai KEM-PPKF 2027 perlu menjadi arah implementasi pembangunan yang mampu menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, mendorong investasi, dan memperkuat ekspor.
Adapun Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal di tengah target defisit APBN 2027 yang dipatok sebesar 1,80%-2,40% terhadap PDB.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan menyatakan ruang fiskal yang tersedia harus tetap mampu menopang agenda prioritas nasional tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian fiskal.
“Dengan defisit yang menyempit, beban bunga utang menjadi titik rawan keberlanjutan sehingga efektivitas belanja menjadi semakin penting,” kata Marwan.
Di sisi lain, Fraksi PKS menyoroti pentingnya penguatan Ekonomi Pancasila sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet selaku juru bicara fraksi menilai pengelolaan sumber daya alam nasional masih belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan distribusi kekayaan bagi seluruh masyarakat.
PKS juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal. Meski mendukung target defisit APBN 2027 di kisaran 1,80%-2,40% terhadap PDB, fraksi tersebut menyoroti posisi utang pemerintah yang mencapai Rp8.812,90 triliun pada akhir 2024.
Menurut Slamet, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar berupa defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun dan tingginya beban bunga utang pada tahun berjalan.
Kendati menyampaikan sejumlah catatan, seluruh fraksi DPR pada prinsipnya menyetujui KEM-PPKF 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah sebagai landasan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
(ell)
