Menurut Erwin, kekhawatiran seperti ini sebenarnya bukan hanya dirasakan investor asing dari China, tetapi juga pelaku usaha domestik di berbagai sektor.
Untuk itu, dunia usaha berharap keseimbangan antara agenda strategis nasional dan daya saing investasi tetap dapat dijaga.
Dinamika Relasi
Meski begitu, Kadin Indonesia melihat surat dari Kamar Dagang China tersebut sebagai bagian dari dinamika hubungan investasi dan komunikasi dunia usaha.
“Investor tentu akan menyampaikan masukan apabila ada regulasi atau implementasi kebijakan yang dinilai memengaruhi kepastian usaha dan perencanaan investasi mereka. Untuk itu, hal ini perlu dilihat sebagai bahan dialog konstruktif untuk memperkuat iklim investasi Indonesia ke depan,” jelasnya.
Untuk langkah ke depan, Erwin menyebut Kadin akan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, baik domestik maupun investor asing.
“Kadin mendorong agar setiap kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan mempertimbangkan kondisi industri di lapangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang China mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi protes terkait dengan keadaan investasi di Indonesia.
Salah satu hal yang turut disinggung di dalam surat tersebut menyangkut potensi perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang belakangan membetot atensi publik.
“Selama ini, sejumlah besar perusahaan investasi China di Indonesia secara konsisten mendukung pemerintahan Indonesia, melakukan investasi dan operasi bisnis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan dengan teguh mendukung semua kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Yang Mulia [Presiden Prabowo] untuk memajukan pembangunan nasional,” ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya yang diterima Bloomberg Technoz, Selasa (12/05/2026).
Perusahaan-perusahaan China tersebut, menurut mereka, telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan industri, serta memenuhi tanggung jawab sosial.
“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” ungkap Kamar Dagang China.
Khusus sektor tambang, Kamar Dagang China menyoroti retensi devisa wajib atau DHE SDA yang, menurut mereka menyebabkan ketidakpastian tinggi bagi eksportir sumber daya alam. Ini berkaitan dengan kewajiban setor 50% dari pendapatan devisa mereka di bank milik negara Indonesia setidaknya selama satu tahun.
Lalu kuota bijih nikel telah dikurangi secara drastis dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM.
Pengurangan tersebut dalam catatan Kadin China melebihi 70%, dengan total penurunan produksi mencapai 30 juta ton yang dianggap akan mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja tahan karat.
Serta protes terkait dengan kenaikan harga patokan mineral (HPM) yang menurut mereka berakibat pada perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh China di Indonesia hingga menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional yang semakin besar, dan ketidakseimbangan di seluruh rantai industri.
(smr/wdh)
